LOCUSNEWS, PALU – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah, menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) untuk mengawal tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, di Palu, Senin, 14 Agustus 2023.
“Tahapan Pemilu 2024 telah dimulai, yang masih menggunakan UU Pemilu sebagai dasar pelaksanaan,” kata Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr Agus Nugroho, dalam sambutannya.
Menurutnya, terdapat beberapa potensi kerawanan yang harus diantisipasi, berdasarkan indeks kerawanan Pemilu 2024 sebagai instrumen deteksi dini.
“Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah,” ujarnya.
Dia menegaskan, potensi kerawanan yang terdapat di wilayah Sulawesi Tengah, ialah daerah-daerah dengan sumber daya alam kuat.
Misalnya Morowali, Luwuk Banggai, Poso dan Parimo. Selain itu, potensi kerawanan pada daerah-daerah perbatasan, laut dan kondisi geografis yang sulit, seperti Banggai laut dan Banggai Kepulauan.
Wilayah tersebut, memiliki kerawanan sendiri, khususnya dalam pengawasan distribusi logistik pada saat pemungutan suara dan saat rekapitulasi.
Ia menyebut beberapa isu kerawanan yang harus di antisipasi, di antaranya politik uang atau money politik yang diberikan para kandidat kepada pemilih penyelenggara maupun pengawas Pemilu.
“Kemudian, partisipasi pemilih rendah, hak pemilih tidak terfasilitasi, permasalahan hukum, serta terganggunya tahapan akibat bencana,” kata dia.
Selain itu, Black campaign dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, fotokopian artikel, dan lain-lain.
Didalamnya, kata dia, berisikan mengenai informasi-informasi negatif pihak lawan, kepada masyarakat luas. Penyebaran itu, dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari bakal calon legislatif maupun eksekutif
Selanjutnya, isu politik identitas, yang sebelumnya telah mewarnai Pemilu 2019.
Di mana pada saat itu, opini yang berkembang dalam masyarakat terpecah seolah-olah, kubu pro dengan nasionalis dan kubu pro agama.
Isu Pemilu 2019 tersebut, masih sangat kuat menjadi di mana kelompok-kelompok penyebar politik identitas seolah-olah mengklasifikasikan calon.
“Ada juga yang seolah-olah pro agamis dan pro nasionalis sebagai propaganda, untuk mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap calon presiden dan wakil presiden,” pungkasnya.
