LOCUSNEWS, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menegaskan bahwa disiplin dalam pengelolaan anggaran dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah menjadi fokus utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekdaprov Sulteng Novalina, yang diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (6/10/2025).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025, baik dari sisi pendapatan, realisasi kegiatan, maupun tindak lanjut penugasan di masing-masing OPD.
Ia mengingatkan agar setiap kepala perangkat daerah bekerja lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah.
“Kita harus tahu posisi keuangan kita. Siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan. Semua harus jelas supaya kita tahu arah belanja kita,” tegas Anwar Hafid.
Lebih lanjut, Anwar mengingatkan agar para kepala OPD tidak hanya mengandalkan laporan administrasi atau dokumentasi kegiatan, melainkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan realisasi fisik.
“Teknologi bisa memanipulasi gambar. Jadi jangan hanya percaya laporan, cek langsung ke lapangan sebelum menyetujui pencairan anggaran,” ujarnya menekankan.
Menjelang akhir tahun anggaran, Anwar meminta seluruh OPD menyelesaikan kegiatan yang sudah dikontrakkan tepat waktu dan memanfaatkan waktu yang tersisa dengan efektif.
“Gunakan waktu dua bulan ini dengan baik. Pastikan semua kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai aturan. Jangan ada yang menyeberang tahun,” pesannya tegas.
Selain menyoroti disiplin anggaran, Gubernur Anwar Hafid juga menegaskan bahwa arah kebijakan APBD Tahun 2026 akan difokuskan pada efisiensi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulteng.
“Saya minta program yang dibuat betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat,” tuturnya.
Anwar juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.
Ia meminta Bappeda menyusun peta dan matriks pemerataan pembangunan yang mencakup seluruh desa dan kelurahan di Sulteng.
“Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan,” tegasnya.
Melalui rapat tersebut, Anwar Hafid kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang disiplin anggaran, transparan, dan berkeadilan. Ia menutup arahannya dengan penekanan bahwa setiap rupiah APBD harus digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulteng.
“Tata kelola pemerintahan yang baik hanya bisa terwujud jika kita disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Tidak boleh ada pemborosan, semua harus berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
