LOCUSNEWS, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terus mendorong optimalisasi produksi udang vaname sebagai komoditas unggulan ekonomi pesisir.
Langkah itu mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam audiensi resmi di Gedung Ditjen Perikanan Budidaya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Bupati Parimo, Erwin Burase, mengatakan daerahnya memiliki potensi besar di sektor perikanan budidaya, terutama udang vaname. Namun, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum maksimal karena proses ekspor masih dilakukan melalui Makassar.
“Kabupaten Parimo memiliki garis pantai terpanjang di Sulawesi Tengah, mencapai 510 kilometer. Produksi tambak udang vaname kami terbesar di provinsi ini, tapi ekspor belum langsung dari daerah,” kata Erwin.
Ia memaparkan terdapat delapan sentra tambak potensial yang siap dikembangkan menjadi kawasan industri perikanan terpadu.
Namun, ada sejumlah kendala yang masih dihadapi, seperti keterbatasan listrik, bahan baku yang masih bergantung dari luar daerah, hingga belum tersedianya laboratorium uji residu syarat penting untuk ekspor berstandar internasional.
Erwin juga menyinggung soal lahan eks HBU KKP di Tinombo Selatan seluas 500 hektare yang kini dikuasai masyarakat tanpa kepastian legalitas. Ia berharap KKP membantu agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan secara legal dan produktif.
“Kami siap kelola lahan itu sesuai aturan nasional. Dengan tata kelola yang baik, Parimo bisa jadi pengungkit ekonomi daerah dan kontributor ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb. Haeru Rahayu menegaskan komitmen pemerintah pusat mendukung daerah penghasil udang agar memenuhi standar global.
“Udang vaname adalah komoditas strategis nasional. KKP memastikan sistem produksi dan ekspor berjalan sesuai standar internasional agar Indonesia berdaya saing di pasar global,” ujar Tb. Haeru.
Ia menambahkan, tantangan ekspor semakin ketat, terutama dari pasar Eropa yang menuntut standar keamanan pangan dan uji residu yang ketat.
Karena itu, KKP membuka peluang kolaborasi dengan daerah penghasil utama udang, termasuk Parigi Moutong, untuk memperkuat laboratorium mutu.
“Meski dana dekonsentrasi tidak tersedia, KKP siap berkolaborasi agar pengujian mutu tetap berjalan. Kami ingin setiap daerah punya daya saing ekspor yang sehat,” imbuhnya.
Selain aspek teknis, Tb. Haeru juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar investasi di sektor perikanan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
“Investasi produktif harus taat regulasi dan berpihak pada masyarakat pesisir. Peningkatan PAD harus sejalan dengan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.
KKP menilai Parimo berpotensi menjadi kawasan prioritas program budidaya udang nasional jika kesiapan teknis dan kelembagaannya terus diperkuat.
“Kami akan pertimbangkan Parimo sebagai daerah prioritas di Sulawesi Tengah apabila seluruh syarat teknis dan tata kelola terpenuhi,” tutur Tb. Haeru.
Audiensi tersebut dihadiri pejabat tinggi Ditjen Perikanan Budidaya, antara lain Sekretaris Ditjen Tinggal Hermawan, Direktur Ikan Air Tawar Gemi Triastutik, Direktur Ikan Air Laut Ikhsan Kamil, dan Direktur Ikan Air Payau Fernando Jongguran.
Dari Pemkab Parimo hadir Bupati Erwin Burase, Kadis Kelautan dan Perikanan Moh. Nasir, Kepala Bapenda Moh. Yasir, serta pejabat lainnya.
Turut hadir juga sejumlah pengusaha tambak udang asal Parimo, seperti Rudi (PT Parigi Akuakultura Prima), Ahmad Abdi Baramuli (PT Esaputlii Prakarsa Utama), dan Dr. Hasanuddin Atjo (Ketua Tim Pakar Satgas Tambak Industri Udang Sulteng).
