LOCUSNEWS, PARIMO – Dominasi perusahaan luar daerah dalam proyek Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, tahun anggaran 2025 menjadi sorotan. Puluhan paket pekerjaan bernilai miliaran rupiah tercatat dikerjakan kontraktor dari luar Parimo.
Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mencatat sekitar 85 paket pekerjaan, baik tender maupun non-tender, sepanjang 2025 dikerjakan perusahaan beralamat di luar daerah, terutama dari Kota Palu, serta Kabupaten Sigi dan Donggala. Proyek terdiri 81 non tender 4 tender sebagian besar dikuasai perusahaan asal Palu.
Nilai total proyek yang digarap kontraktor luar daerah itu diperkirakan mencapai Rp 24 miliar lebih. Paket-paket tersebut meliputi pekerjaan konstruksi, infrastruktur, hingga pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda Parimo.
Kondisi ini menuai keluhan pengusaha lokal. Sejumlah kontraktor daerah mengaku semakin tersisih meski telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
“Banyak proyek besar jatuh ke tangan perusahaan luar. Kami di daerah hanya kebagian paket kecil, itu pun sering kalah bersaing,” ujar seorang kontraktor lokal yang enggan disebutkan namanya, Senin (26/1/2026).
Para pelaku usaha berharap pemerintah daerah mengevaluasi pola pengadaan agar lebih berpihak pada penguatan ekonomi lokal tanpa melanggar regulasi. Mereka meminta adanya kebijakan afirmatif yang memberi ruang lebih luas bagi kontraktor Parimo.
Sorotan serupa disampaikan Anggota DPRD Parimo, Mohammad Basuki. Ia mengaku sejak awal periode telah mendorong agar paket-paket pekerjaan langsung (PL) diprioritaskan bagi kontraktor lokal.
“Peredaran uang di Parimo ini sudah sangat sedikit. Itu bisa menyebabkan inflasi dan persoalan lain. Karena itu saya usulkan pekerjaan-pekerjaan PL dikerjakan kontraktor Parimo supaya memberdayakan perusahaan dan tenaga kerja lokal,” kata Basuki.
Menurutnya, meski tidak ada aturan yang melarang perusahaan luar mengerjakan proyek di Parimo, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang lebih berpihak.
“Tidak ada larangan dalam aturan, tapi tinggal bagaimana kebijakan ke depan. Harus ada alokasi tertentu untuk kontraktor Parimo,” ujarnya.
Anggota DPRD Parimo lainnya, Husen Marjengi, juga menilai kondisi tersebut memprihatinkan. Ia menyebut banyak kontraktor lokal rutin membayar pajak, namun minim memperoleh proyek.
“Teman-teman ini tiap tahun bayar pajak, tapi tidak ada pendapatan dari perusahaan yang mereka miliki. Pemerintah daerah harus menghidupkan mereka,” kata Husen.
Ia menilai bila kontraktor lokal diberi ruang, peredaran uang akan tetap berada di Parimo dan berdampak positif bagi perekonomian daerah.
“Kalau kontraktor daerah yang dihidupkan, mereka akan berkontribusi dan berinvestasi di daerah. Soal kualitas pekerjaan, itu tugas lembaga pengawas. Intinya bagaimana memberi ruang supaya kontraktor ini bisa hidup,” pungkasnya.
