LOCUSNEWS, PARIMO – Dua perusahaan kontraktor, CV Galata Gemilang dan CV Wira Sejahtera, tercatat paling dominan mengerjakan proyek non-tender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, sepanjang 2025.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Parimo, dari total 81 paket proyek non-tender, masing-masing perusahaan mengerjakan enam paket pekerjaan.
Jika diakumulasi, kedua perusahaan yang beralamat di Kota Palu itu mengerjakan proyek dengan nilai kontrak ratusan juta rupiah. Total nilai kontrak CV Galara Gemilang tercatat sekitar Rp 774 juta, sementara CV Wira Sejahtera sebesar Rp 715 juta.
Pengamat kebijakan publik, Dedi Askari, menilai dominasi dua perusahaan tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, mekanisme penunjukan langsung seharusnya memberi ruang lebih luas bagi banyak pelaku usaha, khususnya kontraktor lokal.
“Kalau dalam skema non-tender yang ruang persaingannya terbatas justru dikuasai oleh perusahaan yang itu-itu saja, ini menimbulkan pertanyaan soal pemerataan dan keberpihakan,” kata Dedi saat ditemui di Parigi, Selasa (27/1/2026).
Ia menegaskan, penunjukan langsung bukan hanya soal kecepatan pelaksanaan proyek, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi daerah. Dominasi segelintir perusahaan dinilai berpotensi mematikan kontraktor kecil dan menengah di Parimo.
“Pemda punya diskresi besar dalam penunjukan langsung. Idealnya ini dimanfaatkan untuk menghidupkan pengusaha lokal, bukan malah menciptakan monopoli terselubung,” ujarnya.
Dedi mengingatkan, jika praktik tersebut terus berulang, dampaknya bukan hanya pada iklim usaha, tetapi juga terhadap perputaran ekonomi daerah. Ketika proyek dikuasai perusahaan tertentu, kesempatan kerja dan belanja lokal berpotensi semakin menyempit.
“Ini harus dievaluasi. Transparansi dan audit kebijakan pengadaan penting agar tidak ada kesan proyek hanya berputar di lingkaran tertentu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Parimo, Mohamad Alfianto Hamzah, menegaskan segala proses paket non tender berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Tabe,.. kalau terkait paket pekerjaan non tender, prosesnya ada di opd masing2 dan tidak melalui kami di bpbj,” tulis Alfianto lewat
pesan WhatsApp. Ia tidak mengangkat panggilan telpon karena sedang mengikuti rapat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
