LOCUSNEWS, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah lSulteng) bersama Badan Karantina Indonesia sepakat agar daerah penghasil durian tidak terburu-buru menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus utama saat ini adalah memperkuat ekosistem durian dari hulu hingga hilir.
Kesepakatan itu disampaikan dalam audiensi Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding di Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (26/5/2026).
Gubernur Sulteng Anwar Hafid menegaskan, sektor durian merupakan kekuatan ekonomi baru yang harus dijaga pertumbuhannya. Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak langsung membebani pelaku usaha dengan pungutan.
“Biarkan dulu ekosistem ini tumbuh. Dari hulu sampai hilir harus kuat. Ini sudah bantu buka lapangan kerja,” kata Anwar.
Ia menyebut, satu peking house durian bisa menyerap sekitar 200 tenaga kerja. Angka itu dinilai memberi dampak besar terhadap pengurangan pengangguran.
“Kalau satu saja bisa 200 pekerja, ini peluang ekonomi besar bagi daerah,” ujarnya.
Anwar juga memastikan pemerintah daerah akan segera membahas regulasi bersama seluruh kepala daerah di Sulteng untuk menata industri durian.
“Semua bupati dan wali kota akan kita rapatkan. Pemerintah harus hadir mengatur,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menyatakan pihaknya siap mendukung penguatan ekosistem durian nasional melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kita akan bersama-sama memperkuat ekosistem durian ini,” ujarnya.
