LOCUSNEWS, PALU – DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Pemerintah Provinsi Sulteng menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung Sidang DPRD Sulteng, Kota Palu, Rabu (16/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulteng H. Mohammad Arus Abdul Karim. Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido hadir mewakili pemerintah provinsi bersama jajaran pejabat Pemprov Sulteng.
Pembahasan perubahan APBD 2026 mencakup penyesuaian target pendapatan, optimalisasi belanja, serta penguatan pembiayaan daerah. Penyesuaian anggaran diarahkan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Arus mengatakan perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Menurutnya, perubahan anggaran menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan dinamika dan kebutuhan daerah.
“DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang semakin berkualitas bagi Sulteng,” kata Arus.
Dia mengatakan pembahasan perubahan APBD dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan kesinambungan program prioritas daerah.
Raperda Perubahan APBD 2026 kemudian ditetapkan setelah seluruh tahapan pembahasan antara DPRD dan Pemprov Sulteng dilalui.
Penetapan tersebut menjadi dasar bagi Pemprov Sulteng untuk menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama.
DPRD dan Pemprov Sulteng selanjutnya berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah agar pelaksanaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
