LOCUSNEWS, PALU – Program Berani Cerdas yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah didorong tidak hanya memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi juga mampu mencetak sarjana hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, mengatakan DPRD siap mengawal program tersebut, terutama dari sisi regulasi, penganggaran dan pengawasan.
Hal itu disampaikan Hidayat saat menjadi narasumber dalam Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II PGRI Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Hotel Santika Palu, Sabtu (26/9/2026).
Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Memperkuat Silaturahmi dan Mewujudkan Guru Berbudi untuk Menuju Indonesia Maju” itu, Hidayat membawakan materi tentang peran strategis DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan daerah.
Menurut Hidayat, salah satu gagasan yang perlu dikawal bersama adalah keinginan agar setiap desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah memiliki sarjana melalui dukungan Program Berani Cerdas.
“Untuk mengawal Program Berani Cerdas secara baik, DPRD memiliki tugas memastikan proses penganggaran berjalan dengan benar dan anggaran yang dibutuhkan benar-benar tersedia untuk membiayai anak-anak kita menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana di perguruan tinggi,” ujar Hidayat.
Ia mengatakan DPRD juga telah memberikan dukungan dari sisi regulasi. Revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 disebut telah selesai dan menjadi salah satu landasan dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan tersebut.
“DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen yang besar dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk memberikan payung regulasi terhadap program-program strategis yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, salah satunya Program Berani Cerdas,” katanya.
Hidayat menegaskan keberhasilan program pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah maupun DPRD. Peran guru, PGRI, orang tua dan masyarakat juga diperlukan agar program tersebut berjalan sesuai tujuan.
“Kolaborasi dan sinergi menjadi sangat penting. DPRD mempunyai tugas untuk memastikan proses penganggaran berjalan dengan baik dan program-program pendidikan dapat memperoleh alokasi anggaran yang memadai, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak Sulawesi Tengah,” jelasnya.
Dia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan pendidikan diminta mengambil peran dalam mendukung keberlanjutan program.
“Untuk membina, mendidik, dan mengayomi anak-anak kita sejak usia dini hingga melanjutkan ke pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, diperlukan dukungan dari seluruh pihak,” tuturnya.
Konkerprov II PGRI Sulteng 2026 sendiri menjadi forum konsolidasi organisasi PGRI sekaligus ruang membahas berbagai persoalan dan agenda strategis pendidikan di Sulawesi Tengah.
Dengan mengusung subtema “PGRI Sulteng Siap Menyukseskan Program Berani Cerdas untuk Meningkatkan Akses, Pemerataan, dan Kualitas Pendidikan”, forum tersebut juga mempertemukan organisasi profesi guru dengan pemangku kebijakan untuk membahas kebutuhan pendidikan di daerah.
DPRD Sulteng, kata Hidayat, akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan untuk memastikan kebijakan pendidikan yang telah dirancang dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
