LOCUSNEWS, PARIMO – Pemkab Parigi Moutong (Parimo) mendorong Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya dikembangkan menjadi kawasan ekonomi yang lebih produktif dan terhubung dengan pasar.
Dorongan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Auditorium Kantor Bupati Parimo, Selasa (6/10/2026).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Parimo, Adrudin Nur, mengatakan pengembangan kawasan transmigrasi tidak boleh berhenti pada penyusunan dokumen perencanaan.
Menurutnya, dokumen tersebut harus mampu menjadi pedoman konkret untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, mulai dari produksi hingga pemasaran.
“Dokumen ini tidak sekadar naskah perencanaan, melainkan harus menjadi pedoman nyata yang menetapkan program, lokasi, sasaran, tahapan pelaksanaan, serta sumber pembiayaan secara jelas dan realistis,” kata Adrudin.
Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan hingga pengolahan hasil menjadi sejumlah sektor yang dapat dikembangkan.
Namun, potensi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya akses menuju sentra produksi, infrastruktur, pengolahan pascapanen, kelembagaan ekonomi, pembiayaan hingga akses pasar.
Karena itu, Pemkab Parimo meminta rencana pengembangan kawasan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar sejak awal.
“Setiap rencana harus disusun secara spesifik, terukur dan berbasis pasar dengan memperhatikan kebutuhan pembeli, standar mutu, kontinuitas pasokan, harga, logistik serta kesiapan penyerapan hasil produksi,” ujarnya.
Menurut Adrudin, pendekatan berbasis pasar penting agar komoditas yang dihasilkan masyarakat tidak hanya berhenti sebagai produksi, tetapi memiliki kepastian penyerapan dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
FGD tersebut juga diarahkan untuk memverifikasi data, menentukan komoditas unggulan serta menyusun arah pengembangan kawasan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Penyusunan dokumen dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin Makassar bersama Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, dengan dukungan Pemkab Parimo.
Kegiatan melibatkan perwakilan Kementerian Transmigrasi RI, tim penyusun Unhas, perangkat daerah, lembaga ekonomi, koperasi, BUMDes, pelaku usaha, perbankan serta pemangku kepentingan lainnya.
Pemkab Parimo juga mendorong adanya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi dan masyarakat.
Dokumen akhir diharapkan tidak berhenti sebagai arsip perencanaan. Dokumen tersebut akan dilengkapi matriks program, indikasi pendanaan, basis data dan peta tematik sehingga dapat menjadi acuan pembangunan kawasan.
“Harapannya, hasil FGD ini menjadi dasar penetapan langkah pembangunan yang tepat sehingga potensi kawasan dapat dikelola secara berkelanjutan dan membawa dampak nyata bagi peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat transmigrasi di Parimo,” pungkasnya.
