LOCUSNEWS, PALU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Tengah meminta kebijakan APBD 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Anggaran daerah dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng Wiwik Jumatul Rofi’ah menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna DPRD Sulteng dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027, Rabu (7/10/2026).
“APBD harus membangun manusia dan keluarga. Pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga harus menjadi bagian integral dari pembangunan Sulawesi Tengah,” kata Wiwik.
Menurut Wiwik, ketahanan keluarga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran. Program yang dibiayai APBD juga harus memiliki target dan manfaat yang jelas sehingga dapat diukur dampaknya bagi masyarakat.
Fraksi PKS mendorong penerapan anggaran berbasis kinerja. Setiap program, kata Wiwik, harus dilengkapi indikator dan hasil yang terukur agar penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara transparan.
Di sisi lain, PKS meminta Pemprov Sulteng memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peningkatan PAD harus dilakukan secara sehat dan adil tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
“Penguatan kapasitas fiskal penting agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar dalam membiayai program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Pada sektor ekonomi, Fraksi PKS juga meminta APBD 2027 diarahkan untuk memperluas kesempatan usaha dan menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi dinilai tidak cukup hanya diukur dari angka, tetapi harus tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Fraksi PKS meminta APBD 2027 menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan investasi pada kualitas manusia, penguatan keluarga, pelayanan dasar, serta penciptaan peluang ekonomi bagi masyarakat Sulteng.
