LOCUSNEWS, PARIMO – Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) meminta pemerintah daerah tidak menjadikan Hari Pangan Sedunia (HPS) sekadar seremoni.
Momentum 16 Oktober 2026 itu dinilai harus menjadi titik evaluasi kebijakan pangan sekaligus mendorong percepatan reforma agraria.
Ketua DPC SPI Parimo, Hartono, mengatakan persoalan pangan tidak bisa dilepaskan dari persoalan penguasaan dan akses terhadap tanah. Menurutnya, petani akan sulit berdaulat jika masih menghadapi konflik agraria dan ketidakpastian hak atas lahan.
“Hari Pangan Sedunia bukan sekadar agenda seremoni tahunan, melainkan seruan perjuangan bagi seluruh petani. Di Parimo, kedaulatan pangan hanya bisa dicapai jika pemerintah berkomitmen menyelesaikan konflik agraria dan memberikan kepastian hak atas tanah bagi para petani,” kata Hartono melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2026).
SPI Parimo juga meminta pemerintah daerah memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. Selain akses tanah, petani dinilai membutuhkan kepastian harga komoditas, kemudahan memperoleh pupuk, serta dukungan terhadap kawasan pangan yang dikelola masyarakat.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Parimo untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan semangat kedaulatan pangan. Petani butuh akses terhadap tanah, perlindungan harga komoditas, kemudahan akses pupuk, serta pengakuan terhadap Kawasan Daulat Pangan yang dikelola secara mandiri oleh rakyat,” ujarnya.
Hartono mengatakan SPI berpandangan reforma agraria menjadi salah satu kunci untuk membangun kedaulatan pangan. Redistribusi tanah yang adil dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan lokal.
Peringatan HPS 2026 ini mengusung tema DPP SPI, yakni “Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan Menuju Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sentosa”. SPI Parimo menyatakan telah mulai mengonsolidasikan struktur organisasi hingga tingkat basis untuk menyiapkan sejumlah kegiatan.
“Kami sedang membentuk kepanitiaan internal untuk mengonsolidasikan massa. Rangkaian kegiatan akan mencakup diskusi publik, advokasi kebijakan pangan daerah, kampanye Reforma Agraria, hingga aksi damai untuk menyerukan perlindungan hak-hak petani,” katanya.
SPI Parimo berharap momentum HPS tahun ini tidak berhenti pada kampanye pangan, tetapi menghasilkan keberpihakan kebijakan yang konkret. Pemerintah daerah didorong memastikan ruang kelola petani tetap terlindungi sehingga produksi pangan lokal dapat berkelanjutan.
