LOCUSNEWS, DENPASAR – Komisi I DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) mempelajari pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I juga menggagas pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan untuk memperkuat peran perempuan dalam legislasi dan pengambilan kebijakan daerah.
Dua agenda itu mengemuka dalam koordinasi dan komunikasi (Korkom) Komisi I DPRD Sulteng dengan DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (5/11/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Hj. Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota komisi, di antaranya I Nyoman Slamet, serta unsur Sekretariat DPRD dan tenaga ahli.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan mempelajari capaian pengelolaan JDIH Pemprov Bali yang berhasil meraih peringkat pertama nasional pada 2022, peringkat kedua pada 2023, dan kembali menjadi yang terbaik pada 2024.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan website JDIH sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah, bukan sekadar tempat penyimpanan dokumen hukum.
Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat mengakses rancangan peraturan daerah (Raperda) maupun rancangan peraturan gubernur (Rapergub), sekaligus menyampaikan kritik, saran, dan masukan sebelum regulasi ditetapkan.
Praktik ini dinilai dapat menjadi referensi bagi Sulteng untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH, terutama dalam hal kelengkapan dokumen, kemudahan akses informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi.
Komisi I juga mendorong pengembangan fitur partisipasi publik pada website JDIH Sulteng. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya dapat membaca rancangan regulasi, tetapi juga mengetahui substansi, tujuan pengaturan, hingga tahapan pembentukannya.
Selain persoalan JDIH, pertemuan tersebut turut membahas gagasan pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan di lingkungan DPRD Sulteng.
Gagasan ini didorong untuk memperkuat posisi perempuan di lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan dinilai tidak cukup hanya diukur dari jumlah anggota, tetapi juga harus tercermin dalam kapasitas, peran, dan pengaruh mereka dalam menentukan kebijakan daerah.
Kaukus Parlemen Perempuan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan kerja sama anggota DPRD perempuan lintas fraksi maupun komisi dalam memperjuangkan kepentingan perempuan serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Selain itu, keberadaan kaukus diharapkan dapat memperkuat perhatian terhadap isu kesetaraan gender, keadilan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah.
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, diperlukan komunikasi dan kesepakatan bersama anggota DPRD perempuan, termasuk penyusunan pedoman organisasi yang mengatur tujuan, keanggotaan, struktur koordinasi, serta agenda kegiatan.
Dalam koordinasi itu, Komisi I DPRD Sulteng juga menyoroti pentingnya aturan pelaksanaan terhadap peraturan daerah (Perda).
Sejumlah Perda dinilai berpotensi tidak berjalan optimal apabila belum didukung aturan teknis, khususnya Peraturan Gubernur (Pergub).
Karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap Perda yang masih membutuhkan regulasi turunan agar implementasinya tidak terhambat.
Hasil koordinasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dan Pemprov Sulteng dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah, memperkuat keterbukaan informasi hukum, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.
Di sisi lain, pembentukan Kaukus Parlemen Perempuan diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai langkah memperkuat keterlibatan dan pengaruh perempuan dalam proses legislasi maupun pengambilan kebijakan di DPRD Sulteng.
