LOCUSNEWS, PARIMO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menemukan sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam penerapan indikator Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah.
Temuan tersebut terungkap dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Rabu (11/11/2026).
Ketua Tim Desa Percontohan Antikorupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham, mengatakan pihaknya melihat adanya komitmen dan antusiasme pemerintah desa dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi. Namun, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki.
Salah satu catatan KPK menyangkut pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengurus BUMDes diminta lebih konsisten menyampaikan laporan kepada kepala desa selaku penasihat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu dilengkapi lembar kerja serta dokumen pendukung sebagai bukti administrasi kegiatan sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.
KPK juga mengingatkan pemerintah desa agar melakukan evaluasi kinerja secara konsisten dua kali dalam setahun. Sementara hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilaksanakan perlu dipublikasikan lebih optimal agar warga mengetahui penilaian terhadap kualitas pelayanan desa.
“Setiap indikator harus benar-benar dilaksanakan dan didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah desa agar penerapan nilai-nilai antikorupsi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” ujar Ariz.
Meski memberikan sejumlah catatan, Ariz mengapresiasi komitmen pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dia mencontohkan kolaborasi pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatasi persoalan distribusi air yang sempat terdampak kemarau panjang. Menurutnya, keterlibatan warga dalam menyelesaikan persoalan desa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang partisipatif.
Sementara itu, Bupati Parimo, Erwin Burase, mengatakan Monev tersebut penting untuk memastikan program Desa Antikorupsi tidak hanya berhenti pada pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Erwin, pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum.
“Program Desa Antikorupsi harus benar-benar diwujudkan dalam perilaku, kebijakan, serta praktik penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehari-hari, bukan hanya menjadi kegiatan seremonial atau pemenuhan administrasi semata,” kata Erwin.
Dia menekankan sejumlah aspek yang harus diperkuat, mulai dari tata kelola pemerintahan desa, kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan aset desa, hingga partisipasi masyarakat serta penanaman nilai integritas sejak dini.
Erwin berharap berbagai catatan hasil evaluasi KPK dapat segera ditindaklanjuti pemerintah Desa Kotaraya Selatan. Pemkab Parimo, kata dia, berkomitmen mendukung pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dia juga berharap Kotaraya Selatan mampu mempertahankan dan meningkatkan penerapan indikator Desa Antikorupsi sehingga dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Parimo.
