LOCUSNEWS, PARIMO – Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), H Abdul Sahid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada tataran wacana.
Menurutnya, diperlukan langkah nyata dan kolaboratif agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat miskin.
Hal itu disampaikan Sahid saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 di kantor Bappeda Parimo, Rabu (22/10/2025).
Ia mengapresiasi upaya Bappeda dalam menyusun dokumen strategis tersebut, yang selaras dengan misi Nawacita dan visi Indonesia 2045.
“Penanggulangan kemiskinan bukan sekadar wacana, tetapi perlu percepatan inovasi dan kerja sama lintas sektor. Intervensinya harus tepat sasaran,” ujarnya.
Sahid menyebut, Parimo masih menempati urutan ketiga tertinggi di Sulawesi Tengah dengan persentase penduduk miskin mencapai 13 persen, atau sekitar 71.880 jiwa.
Ia menilai faktor penyebab kemiskinan cukup kompleks, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga budaya, sehingga penanganannya harus menyeluruh dan berkelanjutan.
Berdasarkan data 2024, angka kemiskinan di Parimo tercatat 14,20 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi yang mencapai 10,92 persen pada Maret 2025.
Untuk menekan angka tersebut, pemerintah daerah akan fokus pada empat prinsip utama, yakni perbaikan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses layanan dasar, pemberdayaan masyarakat miskin, dan pembangunan inklusif.
Pemkab juga menyiapkan sejumlah program prioritas, mulai dari bantuan sosial terpadu, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan ekonomi desa dan kelurahan sesuai dengan Kepmendagri No.900.1-2850 Tahun 2025 dan Permendagri No.53/2020.
“FGD ini saya harap menjadi wadah interaktif untuk menyatukan langkah seluruh pihak agar program kemiskinan di Parimo benar-benar efektif, efisien, dan transparan,” tutup Sahid.
