LOCUSNEWS, PALU – Banjir yang melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala, usai diguyur hujan deras kembali memantik sorotan. Peristiwa yang juga disertai erosi dan longsor di beberapa titik ini dinilai bukan sekadar bencana alam semata.
Pendiri Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Azwar Anas, menyebut banjir lumpur yang terjadi menjadi alarm keras kondisi lingkungan di provinsi itu.
Menurutnya, kerusakan hutan dan perubahan fungsi lahan diduga kuat memperparah dampak bencana.
“Ini bukan kejadian tiba-tiba. Ada rangkaian kerusakan lingkungan yang dibiarkan bertahun-tahun,” kata Anas, melalui rilisnya diterima media ini, Senin (12/1/2026).
Ia menyoroti maraknya penebangan hutan di kawasan hulu serta dugaan aktivitas pertambangan, termasuk tambang ilegal, yang merusak struktur tanah.
Hal tersebut, lanjut Anas, terlihat dari banjir bercampur lumpur yang mengalir di sejumlah sungai purba, termasuk di wilayah Kelurahan Tondo, Kota Palu.
Tak hanya itu, Anas juga menilai lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap sistem drainase dan pengelolaan lingkungan permukiman turut memperparah situasi. Menurutnya, pemerintah masih cenderung reaktif dan fokus pada penanganan pascabencana, bukan pencegahan.
“Biaya perbaikan infrastruktur, kerugian ekonomi, hingga trauma masyarakat akan menjadi beban baru pemerintah daerah,” ujarnya.
Anas mengingatkan bahwa jika tidak ada langkah tegas dan terkoordinasi, bencana serupa berpotensi terus berulang bahkan dengan dampak yang lebih besar.
Ia menyebut risiko tidak hanya mengintai Palu dan Donggala, tetapi juga daerah lain seperti Toli-Toli, Buol, Poso, Tojo Una-Una, hingga Morowali dan Morowali Utara.
Di akhir pernyataannya, Anas mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk menghentikan praktik perusakan lingkungan dan memperkuat pengawasan serta penegakan hukum.
“Sudah cukup rakyat jadi korban. Negara harus hadir dan bertindak sebelum bencana berikutnya datang,” tegasnya.
