LOCUSNEWS, PARIMO – Anggota Komisi IV DPRD Parigi Moutong (Parimo), H. Wardi, mempertanyakan implementasi program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, Erwin Burase–Abdul Sahid, di sektor kesehatan bertajuk “Sehat Bersama”. Ia menilai program tersebut belum menunjukkan dampak nyata di lapangan.
“Apakah program Sehat Bersama ini hanya persoalan ambulans gratis? Jangan sampai masyarakat menilai itu saja, sementara sebagian layanan sebenarnya sudah ter-cover BPJS,” kata Wardi dalam rapat kerja Komisi IV bersama Dinas Kesehatan di ruang Paripurna DPRD Parimo, Senin (7/4/2026).
Rapat tersebut turut menghadirkan tiga direktur rumah sakit daerah, yakni RSUD Anutaloko, RSUD Raja Tombolotutu, dan RSUD Buyule Napo’e, serta kepala Puskesmas dari 23 kecamatan, BPJS Kesehatan, dan BPKAD.
Menurut Wardi, program “Sehat Bersama” memiliki dua turunan utama, yakni layanan ambulans gratis untuk pemulangan jenazah serta layanan jemput bola oleh petugas Puskesmas bagi masyarakat miskin yang sakit parah. Namun, ia menilai keduanya belum berjalan maksimal.
“Faktanya, dua program ini belum maksimal dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Wardi juga menyoroti kebutuhan konsumsi bagi keluarga pasien yang menjaga di rumah sakit. Ia menilai pemerintah daerah perlu hadir membantu keluarga pasien dari kalangan tidak mampu.
“Saran saya, minimal satu orang penjaga pasien dari keluarga miskin perlu ditanggung makanannya oleh pemerintah daerah melalui rumah sakit,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo, mempertanyakan cakupan layanan ambulans gratis, khususnya untuk pemulangan jenazah dari luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Plt Direktur RSUD Anutaloko Parigi, Irwan, menjelaskan bahwa program “Sehat Bersama” bukan hanya soal ambulans gratis, melainkan bagian dari penguatan layanan kesehatan gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC).
Ia menyebut cakupan layanan kesehatan gratis di Parimo saat ini telah mencapai sekitar 88 hingga 90 persen. Program tersebut, kata dia, difokuskan pada layanan yang tidak ditanggung BPJS, termasuk pembiayaan pemulangan jenazah pasien.
“Yang tidak ditanggung BPJS itu yang kita tanggung, supaya tidak terjadi dobel penganggaran,” jelas Irwan.
Irwan menegaskan, dengan adanya program “Sehat Bersama”, seharusnya tidak ada lagi pungutan biaya layanan kesehatan, termasuk ambulans rujukan dari Puskesmas ke rumah sakit.
“Dari Puskesmas ke rumah sakit dibiayai, pemulangan jenazah juga dibiayai oleh daerah. Seharusnya tidak ada lagi pungutan,” katanya.
Untuk saat ini, layanan ambulans gratis pemulangan jenazah masih berlaku dalam wilayah Kabupaten Parimo. Namun, pemerintah daerah membuka peluang memperluas cakupan layanan hingga luar daerah jika kemampuan anggaran memungkinkan.
