LOCUSNEWS, PALU – Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri, mendesak pemerintah pusat segera turun tangan menyikapi isu kolapsnya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang diikuti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Safri meminta pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta BUMN sektor pertambangan untuk mengakuisisi perusahaan tersebut. Menurutnya, kondisi ini menjadi momentum strategis bagi negara untuk hadir melindungi kepentingan rakyat.
“Ini momentum negara hadir, bukan sekadar menjadi penonton saat krisis industri strategis terjadi. Jangan biarkan perusahaan kolaps lalu meninggalkan ribuan pekerja tanpa kepastian,” kata Safri dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Ia menegaskan, langkah penyelamatan tidak boleh hanya fokus pada keberlangsungan perusahaan, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap para pekerja terdampak PHK.
“Jangan jadikan buruh sebagai korban pertama setiap krisis industri. Negara harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan masa depan mereka tidak digadaikan,” ujarnya.
Safri juga menilai kondisi GNI menjadi alarm atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing di sektor nikel. Ia menyinggung komitmen Prabowo Subianto terkait kedaulatan sumber daya alam yang, menurutnya, perlu dibuktikan lewat langkah konkret.
Selain itu, legislator PKB dari daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara tersebut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan industri nikel nasional, termasuk peningkatan porsi kepemilikan domestik melalui BUMN dan pengusaha nasional.
Safri juga mengutip pernyataan Jusuf Kalla soal dominasi asing dalam pengelolaan nikel Indonesia.
“Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, namun sebagian besar justru dikuasai asing, bahkan disebut hingga 90 persen dikelola pengusaha dari China. Ini tidak boleh terus terjadi,” katanya.
Ia menegaskan, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah cepat, dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga bisa menjadi preseden buruk bagi kedaulatan ekonomi nasional.
“Ini bukan sekadar soal bisnis. Ini soal harga diri bangsa, langkah strategis untuk merebut kembali kontrol atas sumber daya alam yang selama ini didominasi kepentingan asing,” pungkasnya.
