LOCUSNEWS, PARIMO – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Mohammad Irfain, menyoroti maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan.
Ia menilai keberadaan tambang emas ilegal di kawasan tersebut bertentangan dengan program nasional ketahanan pangan.
Hal itu disampaikan Irfain dalam rapat paripurna DPRD laporan Bapemperda atas 4 Raperda hasil harmonisasi, Senin (15/6/2026).
Ia menyinggung status Tinombo Selatan sebagai salah satu lokasi penerima program percetakan sawah baru yang digagas pemerintah pusat.
“Ini ironis. Tinombo Selatan ditetapkan sebagai lokasi cetak sawah baru dan lumbung pangan, tapi justru ada aktivitas tambang ilegal di Desa Siaga. Ini bentuk pembangkangan terhadap program nasional,” kata Irfain.
Menurutnya, Parimo sebelumnya mendapat alokasi sekitar 500 hektare untuk pembukaan lahan sawah baru, termasuk Kecamatan Tinombo Selatan. Program tersebut menunjukkan pengakuan pemerintah pusat terhadap daerah itu sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Namun, kondisi di lapangan disebut tidak sejalan. Aktivitas tambang ilegal dinilai berpotensi merusak lahan serta sumber air yang menjadi penopang pertanian.
“Air untuk pengairan sawah bisa rusak. Kita bicara ketahanan pangan, tapi lahannya dirusak. Ini problem,” ujarnya.
Irfain juga mengkritik dugaan adanya upaya pihak tertentu yang mendorong legalisasi tambang ilegal dengan mengatasnamakan masyarakat.
“Ada informasi masyarakat dimobilisasi untuk meminta tambang itu dilegalkan. Seolah-olah ini keinginan rakyat, padahal bisa jadi ada pemodal dari luar,” katanya.
Ia menegaskan, aktivitas pertambangan tidak boleh berdampingan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Bahkan, ia mencontohkan kasus petani yang dipidana karena mengalihfungsikan lahannya sendiri.
“Petani yang ubah sawah jadi tambak saja bisa dipidana. Ini justru tambang ilegal dibiarkan di sekitar sawah baru,” pungkasnya.
