LOCUSNEWS, JAKARTA – DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) mendorong pemerintah pusat membuka kembali moratorium pemekaran daerah. Aspirasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) calon daerah otonomi baru (DOB) yang digelar di Jakarta, Kamis (30/9/2026).
Wakil Ketua III DPRD Sulteng H. Ambo Dalle bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, Hj. Sri Indraningsih Lalusu, menghadiri Rakernas yang diprakarsai DPR RI dan DPD RI tersebut.
Forum itu membahas berbagai aspirasi daerah terkait pembentukan DOB, termasuk kebutuhan adanya kebijakan yang memberikan kepastian bagi daerah yang selama ini memperjuangkan pemekaran wilayah.
Salah satu poin yang mengemuka yakni dorongan kepada Presiden Republik Indonesia agar moratorium pemekaran daerah dapat dibuka kembali.
Ketua Bapemperda DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu mengatakan aspirasi pemekaran merupakan bagian dari dinamika pembangunan dan pelayanan pemerintahan di berbagai daerah.
“Yang menjadi salah satu poin penting adalah bagaimana moratorium pemekaran wilayah ini dapat dibuka kembali. Aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Sri.
Menurut dia, pembentukan DOB tidak semata berkaitan dengan pemekaran administratif. Pemekaran juga berkaitan dengan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.
Rakernas tersebut turut menghadirkan sejumlah pembicara dari tingkat nasional, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dolly Kurnia, serta Ketua Forum Perjuangan Indonesia.
Selain pemekaran wilayah, Rakernas membahas persoalan pengaturan dan distribusi keuangan daerah. Dalam forum tersebut mengemuka pentingnya pengaturan keuangan daerah yang lebih proporsional dan berkeadilan.
Menurut pembahasan dalam forum, daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengembangkan potensi ekonomi masing-masing.
Persoalan fiskal juga menjadi bagian penting dalam pembentukan DOB. Daerah baru membutuhkan dukungan anggaran dan sistem pembiayaan yang jelas agar pemerintahan dapat berjalan efektif serta pelayanan kepada masyarakat tetap terpenuhi.
Kehadiran Ambo Dalle dan Sri Indraningsih Lalusu dalam Rakernas tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Sulteng membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional.
Aspirasi pembentukan DOB selanjutnya diharapkan dapat terus dikawal melalui komunikasi dan pembahasan antara pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat, termasuk terkait kebijakan moratorium pemekaran dan penguatan sistem keuangan daerah.
