LOCUSNEWS, PARIMO – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, bersama Yayasan IPAS Indonesia mematangkan rencana aksi untuk menekan angka kematian ibu dan anak (KIA). Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KIA periode 2027-2031 menjadi salah satu langkah yang disiapkan.
Pembahasan RAD KIA dan Kerangka Kerja Daerah (KKD) KIA itu digelar di Bappelitbangda Parimo, Kamis (1/10/2026). Penyusunan dokumen tersebut diarahkan agar tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi dapat diterapkan oleh setiap perangkat daerah.
Kabupaten Parimo dipilih Bappenas dan Kementerian Kesehatan sebagai daerah percontohan atau piloting Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) di Sulawesi Tengah.
Pemilihan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis Parimo, kapasitas fiskal daerah, serta persoalan kematian ibu dan anak yang masih menjadi perhatian.
Data tahun 2025 mencatat terdapat 10 kasus kematian ibu di Parimo. Angka itu disebut menjadi yang tertinggi kedua di Sulawesi Tengah. Pada tahun yang sama juga tercatat 70 kasus kematian bayi baru lahir.
Eklamsia disebut menjadi penyebab utama kematian ibu. Sementara pada kematian anak, gangguan respirasi dan kardiovaskular menjadi penyebab yang dominan.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan sejumlah faktor lain. Di antaranya angka perkawinan anak yang mencapai 13,49% pada 2024, cakupan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) enam kali yang baru mencapai 44,25%, serta keterbatasan akses terhadap sanitasi dan air minum layak.
Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Parimo, Irwan, mengatakan RAD KIA 2027-2031 harus disusun secara konkret sehingga dapat langsung diterapkan oleh organisasi perangkat daerah.
“Dalam RAD nantinya, tidak lagi bersifat umum, jadi harus aplikatif dan siap dilaksanakan. Indikatornya harus jelas,” kata Irwan.
Menurutnya, penanganan persoalan kematian ibu dan anak juga tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mengambil peran melalui pendekatan yang lebih inovatif dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
“Kita juga harus merubah pendekatan dengan tidak lagi menyalahkan masyarakat atau komunitas. Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah yang harus berinovasi merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat terpencil,” ujarnya.
Penyusunan RAD KIA akan menggunakan analisis data berdasarkan karakteristik wilayah Parigi Moutong yang terbagi dalam kawasan selatan, tengah dan utara.
Masyarakat juga akan dilibatkan melalui lokakarya dan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Pemkab Parimo bersama IPAS Indonesia juga memastikan isu KIA terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk tahun 2027. Salah satu targetnya adalah memastikan program prioritas penurunan kematian ibu dan anak mendapat dukungan anggaran dalam APBD 2027.
Konsultan IPAS Indonesia, Nur Safitri Lasibani, mengatakan penyusunan RAD dilakukan secara partisipatif agar program penurunan kematian ibu dan anak menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor.
“RAD ini disusun secara partisipatif agar tercipta rasa kepemilikan oleh multipihak dan lintas sektor. Fokus utama kita adalah memastikan program prioritas dan alokasi anggaran KIA benar-benar masuk dalam APBD 2027,” kata Nur Safitri.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemkab Parimo telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (TP2AKIA).
Tim tersebut akan mengoordinasikan program lintas perangkat daerah, melakukan pemantauan capaian pertengahan tahun, hingga evaluasi tahunan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih responsif, tepat sasaran, dan berbasis data.
