Daerah  

DPRD Sulteng Bahas Fiskal, Banjir hingga Tambang di Parimo

Pertemuan koordinasi DPRD Sulteng dengan Pemkab Parimo, Kamis 29/10/2026, pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Parimo. (Foto : Istimewa)

LOCUSNEWS, PARIMO – Keterbatasan anggaran, penanganan banjir, hingga persoalan pertambangan menjadi sorotan dalam pertemuan koordinasi DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Kamis (29/10/2026).

Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Parimo itu membahas sejumlah persoalan pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi.

Rombongan DPRD Sulteng dipimpin Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim. Ia didampingi anggota DPRD Yus Mangun, Yusuf, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka.

Bupati Parimo Erwin Burase mengapresiasi kunjungan tersebut. Dia berharap koordinasi antarlembaga itu dapat memperkuat sinergi pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan daerah.

Dalam pertemuan itu, Erwin memaparkan keterbatasan ruang fiskal yang menjadi tantangan pemerintah daerah. Tingginya kebutuhan belanja pegawai dinilai membatasi kemampuan anggaran untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Di saat bersamaan, kebutuhan penanganan bencana, khususnya banjir, turut menambah beban keuangan daerah. Pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan lintas pemerintahan untuk memperkuat kesiapsiagaan, menangani dampak bencana, serta memulihkan infrastruktur yang terdampak.

Pemkab Parimo juga mengharapkan dukungan alat berat untuk menunjang penanganan bencana dan mempercepat perbaikan infrastruktur.

Selain fiskal dan kebencanaan, persoalan pertambangan turut dibahas. Pemkab berharap DPRD Sulteng membantu memperkuat koordinasi dalam penyelesaian persoalan pertambangan, terutama menyangkut tata kelola, legalitas, dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Parimo dan DPRD Sulteng diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan pembangunan kabupaten dengan kebijakan pemerintah provinsi, termasuk dalam menghadapi keterbatasan anggaran dan meningkatkan penanganan bencana.

Koordinasi juga diharapkan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang tertib dan berkelanjutan. Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Parimo, anggota DPRD Kabupaten Parimo, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Parimo.

Penulis: WardyEditor: Bambang
Exit mobile version