LOCUSNEWS, PALU – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan agar setiap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tidak membatasi hak masyarakat maupun memicu diskriminasi.
Perspektif hak asasi manusia (HAM) diminta menjadi perhatian sejak tahap perencanaan hingga pembahasan regulasi.
Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, saat menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin, Palu, Rabu (11/11/2026).
Mahfud hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng. Menurutnya, setiap rancangan regulasi harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud.
Dia menegaskan, pertimbangan HAM tidak boleh hanya dilakukan pada tahap evaluasi akhir. Prinsip perlindungan dan kesetaraan hak harus menjadi bagian dari proses pembentukan regulasi sejak awal.
Hal itu dinilai penting agar tidak ada kelompok masyarakat yang kehilangan atau terabaikan haknya akibat pemberlakuan suatu peraturan daerah.
Rapat tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, dengan menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Rahmawati.
Dalam kegiatan itu, sejumlah Ranperda dari pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulteng dianalisis dan dievaluasi untuk memastikan materi muatannya sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.
DPRD Sulteng berharap proses evaluasi tersebut dapat menyempurnakan rancangan regulasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat.
