LOCUSNEWS, PALU – Lima rancangan peraturan daerah (Ranperda) di Sulawesi Tengah (Sulteng) dievaluasi dari perspektif hak asasi manusia (HAM). DPRD Sulteng mengingatkan agar regulasi yang disusun tidak justru membatasi hak masyarakat maupun memicu diskriminasi.
Peringatan itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, saat menghadiri Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin, Palu, Rabu (11/11/2026).
Mahfud hadir mewakili Ketua DPRD Sulteng. Dia menegaskan, perspektif HAM harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah, bukan sekadar formalitas dalam proses penyusunan regulasi.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud.
Menurutnya, setiap ketentuan dalam regulasi daerah harus dirumuskan dengan memperhatikan prinsip perlindungan dan kesetaraan hak masyarakat. Karena itu, proses analisis dan evaluasi diperlukan untuk memastikan substansi aturan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
Rapat tersebut dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Rahmawati, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Adapun lima Ranperda yang menjadi objek evaluasi yakni, Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal, Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.
Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian materi muatan setiap Ranperda terhadap prinsip HAM. Hasil evaluasi dan berbagai masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum rancangan regulasi tersebut memasuki tahapan penetapan.
Dengan evaluasi tersebut, produk hukum daerah diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat.
