LOCUSNEWS, SULTENG – Dosen Fakultas Tehnik, Universitas Tadulako (Untad), Alamsyah Palenga, ST., M.Eng, menyayangkan dugaan mangkraknya sejumlah proyek pemerintah di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
Kata Alamsyah, dalam kontkes empat proyek di Rumah Sakit (RS) Pratama Moutong tidak kelar-kelar karena alasan keterbatasan anggaran atau disesuaikan dengan (RAB), menurut dia, patut diduga ada kegagalan perencanaan.
” Perlu dipertanyakan apa masalahnya. Karena dari segi perencanaan prinsipnya harus ada sikap kehati-hatian dalam menggunakan kewenangan,” terang pria yang kini menjabat Ketua PW GP Ansor Sulteng, Kamis 26 Agustus 2021.
Ketidak hati-hatian itu, misalnya, pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Dokter spesialis, Perencana dan PPK sudah memiliki pengalaman sebelumnya dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak terjadi Perencanaan yang gagal tanpa manfaat. Sebab, salah perencanaan sama halnya merencanakan kegagalan.
Apalagi, lanjut dia, saat ini tidak sulit untuk melakukan perencanaan yang baik untuk sebuah pekerjaan, terutama bangunan pemerintah, demi menghindari kesalahan.
” PPK punya pengalaman sebelumnya. Kalau tidak ada pengalaman bisa meminta bantuan lintas PPK yang telah berpengalaman,” ungkapnya.
Ia tambahkan, ditingkatan praktisi konstruksi dalam melakukan pembangunan sudah punya hitung-hitungan sederhana. Contohnya, untuk bangunan jenis sederhana 1 meter persegi berapa nilainya, bangunan mewah, bangunan umum dan khsus, semua bisa dihitung kebutuhan dananya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dikarenakan adanya kebutuhan atau masalah yang harus diselesaikan. Berarti, manfaat menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari usulan atau rencana dikerjakannya sebuah proyek infrastruktur.
Misalnya, Pemerintah memiliki anggaran Rp 10 miliar, lalu membangun jalan menuju kehutan tidak ada penghuni dan tanpa tujuan dan manfaat.
Sebaiknya, tidak dilakukan karena manfaat menjadi tolak ukur utama dari sebuah pekerjaan atau proyek, meskipun secara tehnis bisa dibuat.
” Harusnya secara perencanaan tidak boleh dibuat karena tidak ada manfaatnya,” urainya.
Sehingga, menurut dia, sangat wajar kalau masyarakat bertanya penyebab terbengkalainya. Apalagi, pekerjaan itu dalam satu tempat, dikerjakan di tahun yang sama, dan dikelola satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Diberitakan sebelumnya, sejumlah paket Proyek Pembangunan gedung di Rumah Sakit (RS) Pratama Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 yang menelan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah, diduga terbengkalai alias mangkrak.
Untuk diketahui, pada tahun 2018 pemerintah menganggarkan empat paket proyek di RS Pratama Moutong. Empat paket itu masing-masing rumah dinas dokter umum dengan anggaran sebanyak Rp280 juta lebih.
Rumah dinas dokter spesialis senilai Rp841 juta lebih, gedung rawat inap kelas II Rp773 juta lebih, dan gedung farmasi Rp536 juta lebih.
Semua paket tersebut dibawahi I Wayan Budiantara sebagai PPK.
Reporter : Bambang
