LOCUSNEWS, PARIMO – Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfred M. Tonggiroh menyatakan penolakan terhadap segala bentuk investasi ilegal, termasuk pertambangan emas tanpa izin (Peti) di daerah itu.
Sebaliknya, politisi PDI Perjuangan ini menekankan, agar segala investasi di Kabupaten Parigi Moutong harus dijalankan secara legal. Ia pun mendukung langkah kepolisian dalam melakukan penindakan Peti.
“Yang pasti kita semua bersepakat untuk tidak mendukung tambang emas ilegal. Kita juga bersepakat bahwa semua ini harus kita tata sehingga semua investasi di Parigi Moutong legal,” terang Alfred, saat ditemui di gedung DPRD, Rabu malam (14/5/2025).
Ditanya soal potensi penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR), kata Alfred, langkah awal harus dimulai dari peninjauan kembali RTRW atau rencana tata ruang wilayah, yang hingga saat ini dalam konteks proses naskah akademis.
Alfred menegaskan, dalam peninjauan RTRW peraturan daerah (Perda) lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B harus menjadi pertimbangan.
“Dalam peninjaun kembali RTRW tidak serta merta kita bilang ini bisa, itu tidak bisa. Ada hitung-hitungnya,” sebut Alfred.
“Kemudian ada hal yang harus dipertimbangkan yaitu LP2B punya Perda juga, sehingga dia tidak beririsan, harus ditata,” kata Alfred menambahkan.
Alfred mengungkapkan, terdapat ketentuan dalam Undang-undang maupun Peraturan pemrintah terkait ganti rugi yang harus dipenuhi ketika lahan LP2B dialihfungsikan atau diambil.
“Ketentuannya kan harus diganti dua kali lipat, kalau misalnya 2 hektare harus diganti 4 hektare. Dan ini harus ditata kembali Perda-nya, jadi tidak merubah luasan lahan itu,” ketusnya.
Alfred pun menegaskan, mendukung langkah Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Agus Nugroho, untuk melakukan penindakan terhadap praktik Peti di Kabupaten Parigi Moutong.
“Saya kira penindakan ini domain penegak hukum, kita sudah dengar pernyataan Kapolda dan Kapolres. Intinya kita dukung penindakan hal ilegal,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan ketua DPRD Parigi Moutong, Alfred M. Tonggiroh, usai memimpin rapat paripurna penetapan bupati dan wakil bupati terpilih, Erwin Burase-Abdul Sahid.
