LOCUSNEWS, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) memposisikan diri sebagai pelopor daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berbasis kebutuhan nyata dan data lokal.
Dalam audiensi strategis bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI, Senin (28/7/2025) di Jakarta, Bupati H. Erwin Burase, mempresentasikan roadmap ketenagakerjaan daerah yang menantang pendekatan top-down dan menekankan urgensi desain kolaboratif antara pusat dan daerah.
Didampingi Sekda Zulfinasran dan sejumlah pejabat teknis, Bupati Erwin menyampaikan empat usulan sistemik yang mencerminkan kondisi riil ketenagakerjaan Parimo, mulai dari minimnya kualitas pelatihan, tingginya ketergantungan sektor informal, dan absennya konektivitas antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja.
“Daerah tidak bisa terus-menerus jadi pelaksana program pusat. Kami datang dengan data, strategi, dan kebutuhan nyata,” ujar Erwin.
Menurutnya, meskipun angka pengangguran terbuka (TPT) tergolong rendah, data BPS 2025 mengungkap bahwa lebih dari 58 ribu penduduk bekerja tanpa upah sebagai pekerja keluarga.
“Ini menunjukkan tingginya ketimpangan perlindungan kerja dan rendahnya produktivitas sektor informal,” ucap Erwin.
Empat Pilar Inovasi Ketenagakerjaan dari Parigi Moutong
1. Pelatihan Vokasi Spesifik Wilayah: Berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan transformasi digital desa.
2. BLK dan MTU Aksesible: Membangun Balai Latihan Kerja dan Mobile Training Unit untuk menjangkau wilayah terpencil, menjawab tantangan geografis Sulteng.
3. Digitalisasi Layanan Ketenagakerjaan: Mewujudkan konektivitas antara pencari kerja dan sektor industri lewat sistem terpadu dari desa hingga kabupaten.
4. Reformulasi Job Fair: Sinkronisasi agenda job fair pusat dan daerah agar sesuai dengan kebutuhan riil tenaga kerja dan pasar lokal.
Erwin mengatakan langkah Parimo menjadi contoh konkret bahwa transformasi ketenagakerjaan nasional akan lebih kuat jika dimulai dari akar.
Bukan sekadar menunggu kebijakan dari atas, melainkan menghadirkan solusi dari bawah dengan desain partisipatif, kolaboratif, dan berbasis bukti.
“Kami ingin negara hadir melalui sistem, bukan sekadar bantuan. Ketenagakerjaan harus dimulai dari desa, dari kenyataan masyarakat bawah,” tutup Erwin.
Daerah sebagai Desainer Kebijakan, Bukan Sekadar Pelaksana
Respons positif datang dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Sekjen Kemnaker RI Prof. Cris Kuntadi melalui perwakilan Sesditjen Lavotas menyatakan kesiapan untuk menjajaki sinergi lebih lanjut.
“Usulan Parigi Moutong sangat konkret dan kontekstual. Ini model yang bisa direplikasi,” katanya.
Dalam pertemuan itu hadir pula Kadisnakertrans Hendra Bangsawan, Plt. Kadinsos Tri Nugrah Adiyarta, serta unsur DPRD Parimo.
