LOCUSNEWS, PALU – Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong (Parimo), Zulfinasran Achmad, memperkenalkan Program Satu Harga dari Gerbang Desa untuk Indonesia sebagai proyek perubahan dalam Diklat PIM Angkatan 63.
Inovasi ini mendapat apresiasi tinggi dari Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang menilai konsep tersebut layak diangkat menjadi kebijakan tingkat provinsi bahkan nasional.
Dalam paparannya di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (18/9/2025), Zulfinasran menjelaskan bahwa program ini lahir untuk menjawab tantangan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Program tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga menyasar solusi strategis atas distribusi pangan, pengendalian inflasi, hingga peningkatan kesejahteraan petani.
“Intinya bagaimana menjamin kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau, sekaligus memastikan petani memperoleh nilai jual hasil panen yang layak. Program ini kami sinkronkan dengan visi Presiden, kebijakan nasional, hingga misi daerah,” jelas Zulfinasran.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyambut gagasan tersebut dengan dukungan penuh. Menurutnya, Program Satu Harga sejalan dengan program unggulan Pemprov Sulteng, yakni Berani Murah yang fokus menstabilkan harga sembako, serta Berani Panen Raya untuk menjamin kesejahteraan petani.
“Saya sangat mendukung program ini. Kalau bisa, kita angkat menjadi kebijakan tingkat provinsi. Saya siap mendorong lahirnya peraturan gubernur, bahkan peraturan daerah jika diperlukan,” ujar Anwar Hafid.
Selain menstabilkan harga, Gubernur menilai digitalisasi dalam ekosistem distribusi pangan yang ditawarkan Sekda Parimo menjadi kunci keberhasilan. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memantau stok dan harga hingga ke tingkat koperasi.
Jika berjalan baik, Program Satu Harga bukan hanya menjadi solusi lokal di Parigi Moutong, tetapi juga model penguatan ekonomi desa dan distribusi pangan yang bisa direplikasi di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, bahkan menjadi percontohan nasional sesuai arahan Presiden.
Sebagai langkah awal, Anwar Hafid menjadwalkan rapat kerja bersama Sekda se-Sulawesi Tengah pada 24 September mendatang di Parigi Moutong, untuk membahas teknis implementasi program ini di tingkat daerah.
