LOCUSNEWS, PARIMO – DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) menyiapkan langkah politik dengan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelisik konflik tambang nikel di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Rencana itu muncul setelah dewan menerima aksi dan aspirasi warga bersama Front Rakyat Anti Kriminalisasi (FRAK).
Wakil Ketua II DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, mengatakan pembentukan pansus dipandang perlu agar penanganan konflik berjalan terstruktur dan menyeluruh.
“Kami tidak tinggal diam. Beri kami waktu bekerja untuk menuntaskan persoalan ini,” ujarnya di kantor DPRD Sulteng, Jumat (23/1/2026).
Menurut Syarifudin, konflik berkepanjangan di Torete berakar pada sengketa lahan yang belum tuntas sejak tingkat desa hingga kabupaten. Situasi itu disebutnya makin rumit karena adanya perbedaan sikap di internal masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Arnila M Ali, menambahkan Komisi III telah menyurati pihak terkait soal persoalan mangrove dan akan membawanya ke rapat dengar pendapat.
Ia memastikan pembentukan pansus akan diproses melalui mekanisme rapat paripurna.
Di sisi lain, FRAK bersama warga Torete mendesak penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta pembebasan empat warga yang ditahan.
Mereka juga meminta aparat penegak hukum menindak dugaan pelanggaran oleh perusahaan tambang dan mengedepankan pendekatan humanis dalam penanganan konflik agraria.
Aksi dipimpin advokat Agussalim. Dalam orasinya, ia mempertanyakan keberpihakan negara terhadap masyarakat terdampak dan menuntut pemenuhan hak-hak keperdataan warga.
DPRD Sulteng menyatakan seluruh tuntutan akan dijadikan bahan pembahasan kelembagaan, dengan pansus sebagai instrumen utama untuk merumuskan solusi yang dinilai adil dan berkelanjutan.
