LOCUSNEWS, PARIMO – Wakil Ketua I DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sayutin Budianto, kebanjiran aspirasi saat menggelar reses di Kecamatan Kasimbar. Warga menyoroti beragam persoalan, mulai dari jalan rusak, krisis air bersih, hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Kegiatan reses dan temu konstituen itu berlangsung di Aula Kantor Desa Donggulu, Jumat (24/4/2026) malam. Sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat, hingga aparat setempat turut hadir dalam dialog tersebut.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan kebutuhan mendesak terkait infrastruktur dasar. Salah satunya kondisi jalan di Desa Pinotu yang dinilai membutuhkan pengaspalan dan rabat beton.
Tak hanya itu, persoalan air bersih juga mencuat akibat menurunnya debit air di sejumlah wilayah. Warga juga mengeluhkan jaringan listrik yang belum stabil di beberapa desa.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, masyarakat meminta adanya rehabilitasi gedung sekolah serta Puskesmas Pembantu (Pustu). Selain itu, dukungan untuk madrasah swasta hingga fasilitas belajar juga ikut disuarakan.
Menanggapi hal tersebut, Sayutin menegaskan akan mengawal seluruh aspirasi agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
“Semua aspirasi sudah kami catat, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, hingga persoalan sosial. Ini akan kami kawal agar tepat sasaran,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi, Sayutin juga memaparkan sejumlah program pemerintah yang tengah berjalan. Di antaranya program layanan kesehatan gratis “Berani Sehat” dan sektor pendidikan melalui “Berani Cerdas”.
Di bidang ekonomi, ia mendorong penguatan ketahanan pangan melalui bantuan bibit durian unggul, cokelat, hingga dukungan pupuk subsidi dan alat mesin pertanian (alsintan). Sementara di wilayah pesisir, program pemberdayaan nelayan juga menjadi fokus agar hasil laut memiliki nilai tambah.
Tak ketinggalan, isu sosial seperti penanganan narkoba turut menjadi perhatian. Warga berharap adanya sinergi antara aparat dan hukum adat untuk menekan peredaran narkotika.
Sayutin menyebut sejumlah usulan masyarakat sudah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan akan diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah.
“Ini jadi prioritas kami untuk dikawal, baik di tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional,” tegasnya.
