LOCUSNEWS, PARIMO – DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) membuka ruang dialog dengan menerima perwakilan massa aksi damai yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama sejumlah organisasi masyarakat di Gedung DPRD setempat, Senin (4/5/2026).
Aksi tersebut diikuti berbagai elemen, mulai dari Serikat Pekerja Hukum Progresif, Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Forum Penyintas, hingga kelompok honorer Kabupaten Donggala. Mereka menyampaikan beragam persoalan sosial dan ketenagakerjaan.
Perwakilan massa diterima Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi, didampingi Anggota Komisi I DPRD Sulteng Mahfud Masuara.
Hidayat menegaskan DPRD memandang penyampaian aspirasi sebagai bagian penting dari proses demokrasi yang harus difasilitasi secara terbuka.
“DPRD sebagai representasi rakyat berkewajiban membuka ruang dialog. Aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan pelajari secara serius,” kata Hidayat.
Ia menyebut seluruh poin aspirasi akan ditindaklanjuti melalui kajian bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, terutama yang berkaitan dengan kewenangan daerah.
“Setiap masukan akan kami koordinasikan agar bisa ditindaklanjuti secara terukur dan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Sementara itu, Mahfud menilai dialog langsung dengan masyarakat penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai kebutuhan di lapangan.
“DPRD hadir sebagai penghubung agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan kebijakan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah guna mencegah kesenjangan informasi.
Dari pihak massa aksi, perwakilan berharap forum dialog tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi berlanjut ke langkah konkret dalam kebijakan pemerintah daerah.
Pertemuan berlangsung tertib dan kondusif. DPRD Sulteng pun berkomitmen membuka ruang komunikasi lanjutan dengan seluruh elemen masyarakat.
