LOCUSNEWS, PALU – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) resmi menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Kerja sama ini diteken lewat Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor BPKP Sulteng, Palu, Rabu (6/5/2026).
Bupati Parimo, H. Erwin Burase, menegaskan langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius membenahi sistem pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerahnya.
“Sekarang ini pengawasan ada di mana-mana. Salah sedikit bisa langsung viral. Jadi tata kelola harus benar-benar kita perkuat,” kata Erwin.
Ia berharap sinergi dengan BPKP mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Tak hanya itu, kerja sama ini juga diarahkan untuk mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meminimalisir potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, menyoroti luasnya wilayah Parimo yang menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan, dengan 23 kecamatan, ratusan desa, dan beberapa kelurahan.
Namun, ia menegaskan pendekatan yang digunakan bukan lagi sekadar pengawasan, melainkan pendampingan.
“Kami ubah istilahnya dari ‘pengawasan’ jadi ‘pengawalan’. Supaya lebih nyaman. Intinya, kami ingin memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Agus juga memastikan pihaknya membuka ruang konsultasi seluas-luasnya bagi Pemkab Parimo, baik secara formal maupun santai, demi mencegah kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
