LOCUSNEWS, PARIMO – Laskar Merah Putih (LMP) Parigi Moutong (Parimo) mendesak Bupati Parimo mengevaluasi kinerja Satgas Penegakan Hukum Lingkungan (PHL) usai muncul dugaan kebocoran informasi dalam penertiban tambang emas ilegal di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino.
Desakan itu mencuat setelah operasi penertiban tidak menemukan aktivitas maupun alat berat di lokasi yang sebelumnya disebut-sebut aktif.
Ketua Markas Cabang LMP Parimo, Fadli Arifin Azis, menilai kondisi tersebut janggal dan mengindikasikan adanya kebocoran informasi.
“Ini aneh. Sebelumnya ramai aktivitas, tapi saat operasi justru kosong,” kata Fadli kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).
Ia menduga para pelaku sudah lebih dulu mengetahui rencana penertiban sehingga sempat menghilangkan jejak sebelum tim gabungan tiba di lokasi.
Fadli meminta Bupati Parimo tidak hanya melakukan investigasi, tetapi juga mengevaluasi total kinerja Satgas PHL.
“Evaluasi harus menyeluruh. Kalau ada yang tidak bekerja maksimal atau bahkan terlibat, harus ditindak tegas,” ujarnya.
Menurutnya, jika benar ada oknum yang membocorkan informasi, hal itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
“Kalau ada yang membeking atau membocorkan, itu pengkhianatan. Ini tidak bisa dianggap biasa,” tegasnya.
LMP juga meminta evaluasi dilakukan secara terbuka dan menyasar seluruh pihak tanpa pandang bulu. Personel yang diragukan integritasnya diminta segera diganti.
Fadli menilai persoalan aktivitas pertambagan emas tanpa izin (Peti) tidak hanya soal pelaku di lapangan, tetapi juga dugaan adanya pihak yang memberi perlindungan dari dalam.
“Kalau ini tidak dibongkar, operasi hanya buang-buang anggaran,” katanya.
LMP menegaskan pemberantasan kejahatan lingkungan harus dimulai dari pembenahan internal. Mereka mendesak Bupati Parimo bersikap tegas terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.
“Bupati harus tegas. Copot dan beri efek jera,” pungkasnya.
