LOCUSNEWS, PARIMO – Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Muhammad Basuki menyorti dugaan sejumlah proyek bermasalah di tubuh Dinas Kesehatan (Dinkes) tahun 2024.
Basuki menyatakan, pemasalahan itu muncul salah satunya disebabkan kesalahan dalam memilih rekanan atau kontraktor.
“Pak Kadis perhatikan baik-baik dalam memilih rekanan. Tahun 2024 banyak sekali proyek Dinkes yang bemasalah, seperti Puskesmas Sausu dan Parigi Barat,” tegas Basuki saat rapat pansus LKPJ bersama Dinkes Parimo, Kamis malam (3/7/2025).
Basuki mengatakan proyek pekerjaan fasilitas kesehatan (Faskes) di Dinkes Parimo, selain mengalami keterlambatan, rata-rata bermasalah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Saya lihat unuk Faskes yang paling bermasalah itu terkait IPAL seperti WC. Itu hampir semua, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit,” terang Basuki.
Basuki lalu mempertanyakan kelengkapan sertifikat instalasi IPAL, baik itu berupa Surat Laik Operasi (SLO) IPAL maupun sertifikasi kompetensi termasuk pelibatan tenaga ahli saat proses perencanaan dan pekerjaan.
“Karena rata-rata proyek IPAL bermasalah. Seperti wastafel yang mengalami penguapan dan menimbulkan bau tak sedap seperti yang terjadi di Puskesmas Sausu, saya khawatir pipanya terhubung dengan sepiteng,” ucapnya.
“Di RSUD Anuntaloko juga begitu dari lantai 4 ke lantai 1 pembungan sepiteng menggunakan satu pipa, jadi kalau buntu dibagian bawa otomatis banjir dibagian atas. Ini akibat kesalahan perencanaan,” sambung Basuki.
Basuki juga mengingatkan agar pelibatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak telalu sibuk atau overload, karena menyangkut pengawasan.
Menanggapi itu, Plt Dinkes Parimo, I Gede Widiadha mengatakan proses dalam menentukan rekanan adalah kewenangan unit layanan pengadaan (ULP) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).
“Seleksi rekanan itu bukan ada di Dinkes tapi ada di ULP. Kami hanya menerima hasil dari seleksi itu,” urainya.
Dari sisi perencanaan pembangunan dua Puskesmas yakni Sausu dan Parigi Barat telah melalui proses ekspose di tingkat Kemeterian Kesehatan (Kemenkes).
Saat itu, sudah dilakukan koreksi penghitungan tingkat kerawanan bencana dan kondisi struktur tanah.
“Dan pertama kali Dana Alokasi Khusus (DAK) di ekspose di tingkat kementerian. Sehingga walapun bukan orang tehnis saya anggap dua proyek itu dari segi perencanaan sudah baik,” tutupnya.
