LOCUSNEWS, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menegaskan komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas sebagai bagian dari upaya sistematis pemberantasan korupsi di daerah.
Penegasan ini disampaikan langsung di hadapan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (8/7/2025).
“Integritas adalah pilar utama dari seluruh misi kami di Sulteng. Tanpa itu, semua program pembangunan hanya akan menjadi slogan,” tegas Anwar saat membuka kegiatan yang juga dihadiri Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.
Menurut Anwar, komitmen ini telah dijabarkan melalui program unggulan provinsi bertajuk BERANI (Bersama Anwar-Reny), khususnya pada poin kesembilan, yaitu BERANI Berintegritas—yang disebutnya sebagai fondasi keberhasilan delapan program lainnya.
Acara yang berlangsung di Ruang Polibu tersebut turut dirangkaikan dengan penandatanganan prasasti Tempat Uji Kompetensi (TUK) Antikorupsi “Manoro” oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulteng sebagai simbol penguatan kapasitas integritas ASN.
Dalam sambutannya, Anwar juga membagikan pengalamannya selama menjabat Bupati Morowali selama satu dekade. Ia menyebut KPK sebagai mitra penting dalam menjaga kebijakan tetap sesuai jalur hukum.
“Saya bukan alergi KPK. Justru saya kerap meminta pendampingan langsung agar keputusan pemerintah daerah tidak melanggar aturan. Kita ini butuh penguatan, bukan jebakan,” jelasnya.
Anwar secara lugas mengkritisi praktik korup birokrasi seperti jual beli jabatan, gratifikasi terselubung, dan intervensi politik dalam penempatan pejabat. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik semacam itu di lingkup Pemprov Sulteng.
“Saya sudah ingatkan sejak awal, jangan main belakang. Jangan coba-coba beli jabatan, apalagi mengatasnamakan keluarga saya,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh ASN untuk tegas dalam menolak gratifikasi dan memperkuat peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap OPD. Kesadaran terhadap mekanisme pelaporan gratifikasi dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) juga dinilainya sangat penting.
“Gratifikasi sering kali tidak terasa, tapi berbahaya. Makanya kita butuh sistem yang kuat dan budaya integritas yang tertanam,” ucapnya.
Tak hanya pendekatan hukum dan administratif, Anwar juga menekankan pentingnya pendekatan religius dalam memperkuat etika aparatur sipil negara. Ia menyebut bahwa integritas lahir dari kombinasi antara rasa takut kepada Tuhan dan kepatuhan terhadap aturan.
Anwar kemudian menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya kepastian dan transparansi dalam layanan publik. Ia menyebut bahwa pelayanan yang baik bukan soal cepat, melainkan soal kejelasan dan kejujuran.
“Kita bukan malaikat, tapi jangan juga jadi setan. Kalau kita jujur dan bekerja sesuai aturan, insya Allah masyarakat akan merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
