LOCUSNEWS, PALU – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Arus Abdul Karim memimpin rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, Senin (30/3/2026).
Rapat yang digelar di Gedung DPRD Sulteng itu turut dihadiri unsur Forkopimda, anggota dewan, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, Anwar Hafid memaparkan capaian kinerja pemerintah provinsi sepanjang 2025 yang dijalankan melalui program strategis “Sembilan Berani”. Sejumlah sektor disebut mulai menunjukkan progres, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur.
Di sektor pendidikan, Pemprov Sulteng menyalurkan bantuan kepada puluhan ribu siswa di 13 kabupaten/kota, termasuk beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi. Pemerintah juga mulai mengembangkan sarana pendidikan berbasis digital serta pelatihan vokasional.
Namun, masih ada tantangan. Dari 37.993 lulusan SMA/SMK tahun 2024, hanya sekitar 40 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah memperkuat layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan fasilitas, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu. Status sejumlah rumah sakit juga terus didorong agar naik kelas dalam standar layanan.
Pada sektor infrastruktur, pembangunan dan peningkatan jalan di berbagai wilayah terus berjalan. Selain itu, program elektrifikasi desa diperluas untuk menjangkau puluhan ribu kepala keluarga yang belum menikmati aliran listrik.
Pengembangan konektivitas wilayah serta kawasan ekonomi berbasis pertanian dan perikanan juga mulai terlihat, termasuk hilirisasi komoditas unggulan seperti rumput laut.
Di bidang sosial ekonomi, pemerintah menjalankan program pemberdayaan masyarakat, bantuan usaha produktif, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok guna menjaga daya beli. Program ini turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah masih berada di atas rata-rata nasional. Angka kemiskinan menunjukkan tren menurun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan.
Meski begitu, Anwar Hafid mengakui masih ada sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah, seperti rumah tidak layak huni, peredaran narkoba, konflik agraria, hingga dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan.
“Pembangunan tidak hanya soal capaian angka, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam rapat.
Menutup paripurna, Arus Abdul Karim menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan merata, khususnya di wilayah terpencil.
