LOCUSNEWS, BANTEN – DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kunjungan koordinasi ke DPRD Provinsi Banten untuk meningkatkan efektivitas kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Rabu (7/5/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, bersama Sekretaris Komisi II Ronald Gulla. Turut mendampingi Sekretaris DPRD Sulteng Moh Sadly Lesnusa, Kepala Bagian Fasilitasi Erwin, serta Kasubag Umum dan Kepegawaian Malki Nurgaha.
Kedatangan mereka diterima Kepala Bagian Perundang-undangan, Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Banten, H Sunandar, serta Kepala Bagian Umum Ibud Sihabudin.
Dalam pertemuan itu, DPRD Sulteng mempelajari strategi tata kelola administrasi, digitalisasi pelayanan, hingga pelaksanaan fungsi pengawasan yang diterapkan DPRD Banten.
Ronald Gulla menilai DPRD Banten menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan digitalisasi administrasi secara optimal.
“Digitalisasi menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas kerja sekretariat maupun alat kelengkapan dewan. Karena itu kami ingin mempelajari strategi yang telah diterapkan DPRD Banten,” ujar Ronald.
Menurutnya, pengalaman DPRD Banten penting sebagai referensi, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tuntutan pengelolaan data yang semakin terintegrasi.
Sementara itu, Sunandar menjelaskan seluruh kebutuhan sekretariat DPRD Banten direncanakan secara matang dan dikomunikasikan dengan anggota dewan.
“Setiap agenda komisi, termasuk kegiatan komparasi dan pengawasan, telah dipersiapkan melalui perencanaan anggaran yang terukur,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Ibud Sihabudin memaparkan sejumlah program digitalisasi serta kerja sama media yang telah dijalankan DPRD Banten.
Ia menyebut, sistem digitalisasi sudah diterapkan sejak beberapa tahun terakhir, termasuk kolaborasi dengan media nasional untuk memperluas penyebaran informasi ke masyarakat.
“Jumlah pengikut atau followers juga menjadi salah satu indikator efektivitas publikasi informasi kelembagaan,” ujarnya.
Beberapa program unggulan DPRD Banten yang dipaparkan antara lain “DPRD Sapa Warga”, program pengawasan, hingga “Parlemen School”.
Selain itu, mekanisme pengelolaan anggaran juga dijelaskan, mulai dari pembahasan KUA-PPAS hingga penyusunan anggaran berbasis Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Harga Satuan (SHS).
Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Yus Mangun, berharap hasil kunjungan tersebut bisa menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja DPRD Sulteng.
“Di tengah efisiensi anggaran, kami berharap aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya.
