LOCUSNEWS, PARIMO – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).
Hal itu dilakukan melalui kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Kamis (2/7/2026).
Kunjungan ini bertujuan menggali berbagai strategi pengelolaan pendapatan daerah, mulai dari optimalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan aset, hingga penguatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rombongan DPRD Sulteng dipimpin H Suryanto dan diterima Sekretaris Bapenda Jatim Hartanto Setiabowo di ruang rapat Bapenda Jatim.
Suryanto mengatakan kunjungan tersebut merupakan upaya DPRD Sulteng mempelajari praktik terbaik yang telah diterapkan Pemprov Jatim dalam meningkatkan PAD.
“Sulawesi Tengah masih memiliki potensi besar yang bisa dioptimalkan, baik dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, maupun kontribusi BUMD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dengan jumlah penduduk sekitar 3,15 juta jiwa, Sulteng telah mencatat PAD sekitar Rp2,1 triliun. Angka itu dinilai masih berpeluang meningkat jika didukung inovasi dan strategi yang tepat.
“Pengalaman Jawa Timur diharapkan bisa menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan PAD sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah,” katanya.
Sementara itu, Hartanto Setiabowo menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai pertemuan ini menjadi sarana berbagi pengalaman dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Menurut Hartanto, Jatim mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Selain itu, sumber pendapatan juga berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Rokok, hingga opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
“Tahun 2026, target pendapatan daerah yang dikelola Bapenda Jawa Timur mencapai Rp4,7 triliun,” ujarnya.
Pertemuan ditutup dengan pemaparan teknis serta diskusi mengenai kebijakan yang dinilai efektif dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.
