LOCUSNEWS, PARIMO – Bappelitbangda Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menggelar rapat pembahasan pelaksanaan Kick Off Meeeting Perencanaan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) di ruang rapat kantor setempat, Kamis (8/5/2025).
“Kegiatan ini, merupakan pra awal menindaklanjuti pertemuan yang dilaksanakan di Balai Prasarana Provinsi Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu,” kata Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Parimo, I Nyoman Sudiara.
Ia mengatakan, rapat persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting PPSP ini, merupakan insiatif Bappelitbangda Parimo bersama Tim Pokja Perumah dan Kawasan Pemukiman (PKP), yang diketahui Sekretaris Daerah (Sekda) Zulfinasran A Tiangso.
Sebab, sekratariatnya berada di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Parimo. Sementara Beppelitbangda bagian dari Tim Pokja PKP.
“Jadi kami berinisiatif, untuk melaksanakan pra dulu. Karena Kick Off Meeeting PPSP akan dilaksanakan pada 19 Mei 2025,” jelasnya.
Saat Kick Off Meeeting PPSP nanti, kata dia, Kabupaten Parimo mendapatkan pendampingan pemutakhiran dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) dari Balai Prasarana Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal itu, berkat upaya Bappelitbangda dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parimo, yang telah melakukan review dokumen sebelumnya pada 2024.
“Tahun ini, kita sangat bersyukur Kabupaten Parimo bisa dapat pendampingan SSK ini. Di Sulawesi Tengah yang menerima bantuan hanya Parimo dan Banggai,” ujarnya.
Pemutaktahiran data untuk dokumen SSK, lanjutnya, masih akan dilakukan tahun ini. Sebab, baru lima kecamatan yang distudi tera oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Parimo pada 2024.
Ia menekankan, dokumen SKK sangat penting untuk mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi.
Sehingga, pemerintah pusat menyarankan Kabupaten Parimo untuk menyelesaikan penyusunan dukumen SKK minimal 50 persen.
Selain Dinkes Parimo, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Bappelitbangda, I Nyoman Sudiara menyebut, penyusunan dokumen SKK juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Tahun ini, anggaran Tim Pokja PKP terkena rasionalisasi. Makanya, kalau rapat kecil diikutkan dengan kegiatan kami, supaya berlanjut pada 19 Mei 2025,” pungkasnya.
