LOCUSNEWS, JAKARTA – Pimpinan dan anggota DPRD Kota Palu mendatangi Kantor BKN RI dan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (25/11/2025). Rombongan dipimpin Ketua DPRD Palu Rico Andi Tjatjo Djanggola bersama Wakil Ketua I Mukhlis U Aca dan sejumlah ketua komisi.
Rico mengatakan kedatangan mereka untuk memperjuangkan nasib 1.171 honorer Palu yang disebut tidak pernah diusulkan BKPSDM ke KemenPAN-BKN. Ia juga membawa laporan dugaan adanya P3K “siluman” yang diloloskan dalam proses seleksi.
“Kami meneruskan aspirasi para honorer yang tidak terakomodasi. Bahkan ada dugaan P3K fiktif yang diloloskan. Kami laporkan semua itu,” kata Rico.
BKN: SK P3K Bermasalah Bisa Dibatalkan
Rombongan diterima langsung Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Zudan menegaskan daerah memiliki ruang untuk menindak dugaan P3K fiktif.
“Permasalahan P3K fiktif harus diselesaikan di daerah. SK yang tidak memenuhi syarat bisa dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan NIK,” ujarnya.
Zudan juga menjelaskan bahwa penggantian tenaga P3K bermasalah hanya bisa dilakukan setelah aplikasi KemenPAN dibuka. Tenaga paruh waktu yang belum tercatat juga baru dapat diinput ketika sistem SIASN kembali aktif.
“Pembukaan aplikasi butuh persetujuan lintas kementerian, tidak bisa tiba-tiba,” tambahnya.
Komisi II DPR: Pemkot Harus Lebih Agresif
Setelah dari BKN, rombongan bertemu Ketua Komisi II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan anggota Komisi II Longki Djanggola. Komisi II menegaskan kunci penyelesaian persoalan honorer bergantung pada pembukaan SIASN.
“Semua perbaikan data maupun penggantian P3K bermasalah harus menunggu aplikasi dibuka. Pemkot harus aktif berkomunikasi dengan KemenPAN,” kata Rifqinizamy.
Longki meminta pemerintah daerah bergerak cepat agar tidak ada honorer yang dirugikan.
“Jangan sampai ada hak orang yang tidak dipenuhi, padahal mereka sudah lama mengabdi,” ujarnya.
DPRD Palu Siap Kawal Hingga Tuntas
Rico memastikan DPRD Palu akan terus mengawal proses perbaikan administrasi dan koordinasi dengan pusat.
“Ini menyangkut masa depan 1.171 orang yang sudah lama mengabdi. Kami pastikan mereka mendapat kepastian,” tegasnya.
Rombongan menutup rangkaian pertemuan dengan komitmen mendorong Pemkot Palu mempercepat langkah penyelesaian dan membenahi sistem kepegawaian yang dinilai masih bermasalah.
