LOCUSNEWS, PARIMO – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Husen Marjengi, menyoroti pentingnya komunikasi yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD menyusul catatan Gubernur Sulawesi Tengah terkait evaluasi APBD Parimo.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai, lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu penyebab pembahasan dan pelaksanaan APBD kerap terlambat.
“Kalau komunikasi tidak jalan, yang dirugikan masyarakat. Program pelayanan publik ikut tertunda,” kata Husen dalam rapat paripurna, Senin (12/1/2026).
Ia menegaskan, harmonisasi bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan agar program pembangunan bisa dieksekusi tepat waktu. Menurutnya, Bupati dan Wakil Bupati harus membangun komunikasi yang terbuka dengan DPRD sebagai mitra kerja.
“Jangan saling menyalahkan. Fokusnya bagaimana anggaran bisa cepat dibahas dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Husen juga mengingatkan agar perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD tidak disampaikan ke publik secara saling bertentangan. Hal itu dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kita ini satu tim. Kalau pesan yang keluar berbeda-beda, publik bingung dan kepercayaan turun,” katanya.
Selain soal APBD, Husen turut menyinggung sejumlah persoalan pelayanan dasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyoroti masalah pengelolaan sampah di wilayah Kampal dan sekitarnya yang dinilai semakin mengganggu kenyamanan warga.
“Pembakaran sampah di dekat permukiman ini sudah sangat mengganggu. Harus ada solusi yang jelas, termasuk soal TPA dan anggarannya,” ujarnya.
Masalah air bersih juga tak luput dari sorotan. Husen meminta pemerintah daerah menjadikan perbaikan kualitas dan distribusi air bersih sebagai prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat.
“Air bersih ini kebutuhan dasar. Kalau kualitasnya bermasalah, risikonya besar,” tegasnya.
Husen berharap, ke depan koordinasi yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif dapat mempercepat penetapan APBD Parimo serta memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
