LOCUSNEWS, PARIMO – Eks Panitia Kerja (Panja) DPRD Parigi Moutong (Parimo) akhirnya angkat bicara terkait polemik yang berkembang usai laporan Panja disampaikan dalam rapat paripurna. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan sejumlah pemberitaan yang dinilai tidak utuh.
Pimpinan Panja, Yushar, menegaskan bahwa rekomendasi yang disusun pihaknya bukan untuk menyasar individu atau kelompok tertentu. Ia menyebut, laporan tersebut murni bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola investasi di daerah.
“Tidak ada maksud menyudutkan pihak mana pun. Rekomendasi ini fokus pada aspek administrasi dan perizinan usaha,” ujar Yushar dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, Panja melakukan penelusuran terhadap sejumlah aspek, mulai dari legalitas usaha hingga tata kelola kegiatan ekspor, termasuk komoditas durian yang saat ini menjadi unggulan daerah.
Meski demikian, Eks Panja menilai munculnya respons dari sejumlah pihak di media terkesan mengarah pada klarifikasi personal. Padahal, dalam laporan resmi yang disampaikan di paripurna, tidak ada pihak yang disebut secara spesifik.
Eks Panja juga menegaskan tidak memiliki persoalan dengan pelaku usaha maupun pihak yang selama ini berkontribusi dalam pengembangan sektor ekspor di Parimo.
“Justru kami mengapresiasi kontribusi mereka dalam mendorong ekonomi daerah,” lanjutnya.
Terkait polemik penggunaan istilah “tameme” yang sempat ramai, Panja menjelaskan bahwa istilah tersebut awalnya muncul dalam diskusi publik di grup WhatsApp. Panja kemudian hanya merespons istilah yang sudah lebih dulu beredar.
Lebih jauh, Eks Panja memastikan rekomendasi yang disampaikan tidak bertujuan menghambat investasi. Sebaliknya, mereka ingin memastikan seluruh proses usaha berjalan sesuai aturan.
“Tujuannya agar tata kelola usaha lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” tegasnya.
Eks Panja juga menyatakan dukungan terhadap peran Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Parigi Moutong dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, khususnya sektor ekspor durian.
Ke depan, mereka berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, Kadin, dan Asosiasi Petani Durian Indonesia (APDURIN) semakin kuat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Sinergi ini penting agar komoditas unggulan seperti durian bisa memberi nilai tambah bagi masyarakat,” pungkasnya.
