LOCUSNEWS, PARIMO – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) memastikan belum ada wacana untuk “merumahkan” Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran, saat dihubungi, Kamis (26/3/2026). Menurut Zulfinasran, hingga saat ini Pemda masih berkomitmen mengalokasikan anggaran gaji PPPK secara penuh, termasuk untuk tahun anggaran 2027.
“Untuk merumahkan itu belum ada sikap seperti itu. Bahkan TAPD untuk 2027 masih menginput kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai yang ada sekarang, baik PPPK, CPNS, maupun PNS,” ujar Zulfinasran.
Ia mengakui, konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah besarnya beban anggaran yang harus ditanggung daerah. Saat ini, total kebutuhan gaji pegawai di Parimo mencapai sekitar Rp280 miliar.
Meski begitu, Zulfinasran menilai belanja pegawai memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Sekitar 13 ribu pegawai di Parimo menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui aktivitas belanja sehari-hari.
“Anggaran itu diterima langsung oleh pegawai. Dampaknya pasti ke ekonomi, mereka belanja di pasar dan menggerakkan usaha masyarakat,” jelasnya.
Namun di sisi lain, tingginya belanja pegawai berdampak pada terbatasnya anggaran untuk sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.
Zulfinasran mengungkapkan, Pemda sempat mengkaji sejumlah skenario, termasuk kemungkinan pengalihan anggaran dari belanja pegawai ke infrastruktur. Namun opsi tersebut dinilai memiliki konsekuensi besar.
“Kalau kita ambil keputusan merumahkan, misalnya untuk PPPK lalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, berarti ada sekitar 6.000 orang yang tidak mendapatkan gaji. Ini tentu berdampak luas,” ungkapnya.
Di sisi lain, jika anggaran dialihkan ke infrastruktur, maka akan membuka peluang pekerjaan baru. Misalnya, jika Rp200 miliar dibagi menjadi 200 paket proyek, akan ada ratusan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja.
Meski demikian, Pemda masih perlu menghitung secara cermat dampak ekonomi dari setiap kebijakan, baik terhadap masyarakat, pelaku usaha, maupun sektor perdagangan seperti toko material bangunan.
Saat ini, Pemda Parimo terus mencari alternatif pembiayaan agar program infrastruktur dan pemberdayaan tetap berjalan tanpa harus mengurangi belanja pegawai secara signifikan.
“Kita masih berupaya mencari sumber anggaran lain, supaya infrastruktur dan pemberdayaan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan pegawai,” pungkasnya.
