LOCUSNEWS, PARIMO – Kapolres Parigi Moutong (Parimo) AKBP Hendrawan A.N menegaskan komitmennya dalam memberantas aktivitas ilegal, mulai dari peredaran narkotika hingga pertambangan emas tanpa izin (PETI).
Menurut Hendrawan, komitmen itu telah dibuktikan melalui penindakan terhadap pengedar narkoba serta penertiban tambang ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat.
Meski begitu, ia menilai penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak didukung peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah.
“Penegakan hukum ini bukan sekadar formalitas. Kami tidak bisa bergerak sendiri,” ujar Hendrawan, di Parigi, Selasa (5/5/2026).
Hendrawan juga menyoroti fenomena “kucing-kucingan” dalam penanganan PETI. Ia menyebut aktivitas tambang ilegal kerap berhenti saat petugas datang, namun kembali berjalan setelah aparat ditarik.
“Jangan sampai ketika tim turun mereka berhenti, tapi begitu petugas ditarik mereka kembali beraktivitas. Ini yang membuat seolah tidak ada efek jera,” jelasnya.
Selain itu, Hendrawan menyinggung minimnya laporan dari pemerintah desa terkait aktivitas PETI di wilayah masing-masing. Padahal, menurutnya, aparat desa dan masyarakat setempat mengetahui kondisi di lapangan.
“Selama ini polisi selalu disorot, tapi hampir tidak ada laporan resmi dari desa. Kalau ingin efektif, pencegahan harus dimulai dari tingkat bawah,” tegasnya.
Ia pun mendorong penguatan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, hingga tokoh masyarakat.
Hendrawan menilai kolaborasi tersebut penting, termasuk melibatkan tokoh adat dan agama untuk mengedukasi masyarakat terkait dampak hukum dan lingkungan dari PETI.
Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya solusi pasca penindakan, terutama penyediaan alternatif ekonomi bagi warga yang selama ini bergantung pada tambang ilegal.
“Harus ada solusi setelah penindakan. Pemerintah daerah perlu hadir memberikan pilihan ekonomi lain,” ungkapnya.
Terkait dugaan keterlibatan oknum yang membekingi aktivitas ilegal, Hendrawan menegaskan hal itu merupakan tindakan individu dan tidak mendapat legitimasi dari institusi.
“Tidak ada yang melegitimasi tindakan ilegal, apalagi merestui. Kalau semua pihak bersinergi dan tidak ada pembiaran, saya yakin pelanggaran seperti PETI bisa ditekan,” pungkasnya.
