Pemda Parimo Genjot Reformasi Layanan Publik, Adminduk Jadi Fokus Awal

Bupati Parimo Erwin Burase saat peluncuran pelayanan jemput bola adminduk di Kecamatan Toribulu, Kamis 4/9/2025. (Diskominfo Parimo)

LOCUSNEWS, PARIMO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo) mulai mengakselerasi reformasi layanan publik dengan menjadikan administrasi kependudukan (adminduk) sebagai sektor prioritas.

Bupati Parimo, H. Erwin Burase, menegaskan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan bukan sekadar formalitas, melainkan hak dasar yang menentukan akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas negara, mulai dari kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga layanan ekonomi.

“KTP, KK, maupun akta kelahiran adalah pintu masuk bagi warga untuk mendapatkan hak-haknya. Negara wajib memastikan semua itu mudah, cepat, dan tanpa biaya,” tegas Erwin saat peluncuran pelayanan jemput bola adminduk di Kecamatan Toribulu, Kamis (4/9/2025).

Selama ini, kata dia, persoalan jarak, biaya transportasi, hingga antrean panjang membuat sebagian masyarakat enggan mengurus dokumen. Akibatnya, banyak warga desa tertinggal dalam akses layanan dasar.

Kata dia untuk mengatasi masalah itu, Pemda Parimo meluncurkan sejumlah langkah strategis, antara lain elayanan jemput bola di kecamatan untuk menjangkau masyarakat lansia, penyandang disabilitas, dan warga terpencil.

Kemudian Pembukaan unit pencetakan KTP di beberapa kecamatan, dengan tambahan dua unit baru dari dukungan pusat dan provinsi, serta perumusan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), di mana sebagian kewenangan kabupaten akan dilimpahkan ke camat.

Targetnya, menurut Erwin, hingga akhir masa jabatan, semua urusan administrasi kependudukan dapat diselesaikan di tingkat kecamatan tanpa harus ke Parigi.

Program ini juga menjadi bagian dari capaian 100 hari kerja Erwin Burase. Selain adminduk, ia menyoroti sejumlah langkah lain: pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dengan distribusi seragam untuk 10 ribu siswa SD dan SMP, serta pengantaran jenazah tanpa biaya.

“Intinya, pemerintah harus hadir mempermudah, bukan mempersulit. Layanan publik harus inklusif agar tidak ada warga yang tertinggal,” ucapnya.

Dengan strategi ini, Pemda Parimo ingin memastikan wajah baru birokrasi yang lebih dekat, efisien, dan berpihak pada masyarakat kecil.

Bagikan Berita :
Penulis: Abd. GafurEditor: Bambang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *