LOCUSNEWS, JAKARTA – Pengaturan dan distribusi keuangan daerah menjadi salah satu isu yang disoroti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) calon daerah otonomi baru (DOB) di Jakarta, Rabu. Isu ini dinilai penting untuk memastikan daerah memiliki kemampuan fiskal yang memadai dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
Wakil Ketua III DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Ambo Dalle, bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, Hj. Sri Indraningsih Lalusu, menghadiri Rakernas yang diprakarsai DPR RI dan DPD RI tersebut.
Dalam forum itu, pengaturan keuangan daerah yang proporsional dan berkeadilan menjadi salah satu perhatian. Dukungan fiskal dinilai berperan penting dalam menunjang pembangunan, penyediaan layanan publik, hingga pengembangan potensi ekonomi daerah.
Persoalan keuangan juga berkaitan dengan rencana pembentukan DOB. Daerah baru membutuhkan skema pembiayaan yang jelas dan dukungan anggaran memadai agar mampu menjalankan pemerintahan secara efektif.
Karena itu, kesiapan fiskal menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam proses pemekaran, selain persyaratan administratif, kewilayahan, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
Selain persoalan keuangan, Rakernas tersebut turut membahas aspirasi pembukaan kembali moratorium pemekaran wilayah. Kebijakan ini menjadi perhatian daerah yang ingin melanjutkan perjuangan pembentukan DOB.
Ketua Bapemperda DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, sebelumnya menegaskan pentingnya membuka ruang pembahasan bagi aspirasi pemekaran agar dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Yang menjadi salah satu poin penting adalah bagaimana moratorium pemekaran wilayah ini dapat dibuka kembali. Aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Rakernas tersebut menghadirkan sejumlah pembicara nasional, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dolly Kurnia, serta Ketua Forum Perjuangan Indonesia.
Kehadiran Ambo Dalle dan Sri Indraningsih menjadi bagian dari upaya DPRD Sulteng mengawal aspirasi daerah dalam pembahasan kebijakan nasional, khususnya terkait pemekaran wilayah dan penguatan kapasitas keuangan daerah.
Melalui forum tersebut, aspirasi daerah diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah pusat dan lembaga perwakilan, sehingga kebijakan pemekaran dan pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
