LOCUSNEWS, SULTENG – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) empat paket pekerjaan di Rumah Sakit (RS) Pratama Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, diduga beri informasi tak benar alias bohong.
Pasalnya, I Wayan budiantara saat dikonfimasi media ini, sebut empat paket proyek dikerjakan tahun 2018 sesuai dengan Rencana Anggran Biaya (RAB) atau disesuaikan dengan anggaran.
Padahal, empat paket pekerjaan yang diduga terbengkalai alias mangkrak tersebut menjadi temuan BPK tahun 2019, lantaran kekurangan volume hingga kemahalan harga satuan pekerjaan.
Atas temuan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Parigi Moutong agar memerintahkan kepala Dinas Kesehatan memberikan sanksi kepada PPK sesuai Undang Undang berlaku yang tidak melakukan verifikasi atas hasil perhitungan volume yang diusulkan dalam EE, addendum CCO, dan backup data serta kurang optimal dalam mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan jasa penyedia konstruksi.
Diketahui, empat paket tersebut dibawahi I Wayan Budiantara sebagai PPK. Hingga saat ini empat paket bangunan itu, tidak ditempati dan dimanfaatkan.
Hasil audit BPK Pekerjaan pembangunan rawat inap kelas II, berdasarkan pemeriksaan fisik bangunan pada 4 Maret 2019, terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 7.142.632,39.
Kekurangan volume tersebut, terdiri balok beton 12/40, pengercoran beton, pembesian dan cetakan (Bakesting).
Bahkan, pekerjaan berbandrol Rp.773 juta lebih itu, sesuai kontrak selesai selama 120 hari, namun harus terjadi perubahan kontrak untuk perpenjangan pekerjaan selama 35 hari.
Begitu pula pekerjaan gedung instalasi farmasi dan pekerjaan Rumah Dinas dokter umum, berdasarkan audit BPKP 2019, terdapat kekurangan volume.
Sementara pekerjaan gedung dokter spesialis berdasarkan hasil audit BPK ditemukan kemahalan harga satuan pekerjaan.
Diberitakan sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK), I Wayan Budiantara mengakui tidak selesainya pekerjaan empat paket proyek di RS Pratama Moutong, karena tidak cukupnya anggaran.
” Semua bangunan dari empat empat paket proyek itu rata-rata tidak selesai karena pagu anggarannya tidak tidak mencukupi. Jadi dikerjakan sesuai kemampuan RAB,” kata I Wayan Budiantara, Rabu 25 Agustus 2021.
Bahkan, ia katakan, semua bangunan dari empat empat paket proyek itu rata-rata tidak selesai. Dan itu sudah merupakan ketentuan dari kementerian.
Ia berdalih, pembangunan gedung itu bisa selesai dikerja hingga bisa ditempati, namun dengan metode merubah ukuran bangunan. Tapi, hal itu tidak dilakukan, sebab hasilnya tidak akan memenuhi standar bangunan.
” Kondisi bangunan di RS Pratama Moutong mirip dengan peristiwa pembangunan rumah jabatan Dinas Kesehatan yang terletak di kota Parigi,” ucapnya.
Reporter : Bambang
