LOCUSNEWS, PALU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah(Sulteng) turut mengikuti Rakor Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara daring di ruang kerja Asisten II Sekretariat Daerah (Setda), Senin, (27/02/2023).
Rakor itu dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnaviandi Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat, Senin (27/02/2023). Diikuti para kepala daerah.
Tito mengingatkan kepala daerah turun langsung mengontrol ketersediaan pangan ke pasar-pasar. Paling tidak, kata Tito kepala daerah memerintahkan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan atau Satgas pangan.
“Kalau tidak bisa kepala daerahnya paling tidak tugaskanlah Kadis perdagangan atau satgas pangan untuk mengecek langsung,” terang Tito.
Ia menjelaskan intervensi harga yang dikendalikan oleh pemerintah pusat seperti, Bahan Bakar Minyak (BBM), gas rumah tangga, transportasi udara, tarif PLN kemudian ada regulasi yang diatur oleh pemerintah daerah seperti air minum, beras, minyak goreng.
Sementara Pemda diharapkan dapat mengendalikan harga-harga yang memang berubah sesuai dengan mekanisme pasar atau yang disebut dengan volatile price terutama pangan seperti cabe, bawang merah, ikan kembung, ayam ras, beras, telur, daging.
“Diharapkan agar kepala daerah mengambil langkah inovasi untuk menyelamatkan rakyatnya agar kerjasama antar daerah,” kata Tito.
Mendagri juga meminta kepala daerah agar berperan menjadi wakil pemerintah pusat di daerah dalam hal pengendalian inflasi. Setidaknya dalam sebulan sekali melakukan rapat terkait pengendalian inflasi.
“Dengan begitu diketahui peta daerah mana yang naik, serta apa komoditas yang menyebabkan naik serta dapat melakukan koordinasi dan intervensi untuk mengendslikan inflasi,” pungkasnya.
