LOCUSNEWS, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian
memimpin rapat perdana bersama jajarannya setelah libur Lebaran 1444 Hijriah. Rapat tersebut untuk mengevaluasi dan memperkuat konsolidasi kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (26/4/2023).
Tito kesempatan tersebut diantaranya mengingatkan pentingnya memperhatikan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah. Sebab itu, ia menginginkan evaluasi terus dilakukan terhadap kinerja para Pj. kepala daerah, khususnya yang dilantik pada 2022.
Dia juga menekankan pentingnya mempersiapkan pengisian Pj. kepala daerah pada 2023, baik yang telah berakhir satu tahun, maupun penugasan di daerah yang baru.
Tito menegaskan, berdasarkan regulasi masa jabatan Pj. kepala daerah adalah satu tahun. Mereka dapat diperpanjang dengan orang yang sama, atau diganti dengan orang baru sesuai hasil penilaian evaluasi terhadap kinerja masing-masing.
“Mengenai pengisian Pj. kepala daerah pada 2023, saat ini Kemendagri sudah mulai melakukan profiling terhadap calon yang diusulkan,” urainya.
Di lain sisi, Mendagri menekankan perlunya jajaran Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024, termasuk mendukung penyelenggara pemilu sekaligus menyukseskan.
Misalnya lanjut Tito mendata penyelenggara Pemilu di daerah yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana untuk dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (Pemda).
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga diarahkan agar terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, utamanya mengenai pembaruan data pemilih.
Mendagri menyebutkan, ada empat indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan pemilu, yaitu pemilu berjalan aman dan lancar sesuai aturan; tingginya partisipasi pemilih; tidak ada konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama kekerasan; serta pemerintahan, baik pusat dan daerah, tetap berjalan lancar.
Karena itu, Mendagri mengingatkan jajarannya agar dapat memastikan kegiatan rutin di tingkat pusat maupun daerah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini penting diperhatikan, terlebih menjelang Pemilu 2024 yang identik dengan dinamika politik yang dapat membuat program pusat maupun daerah terhambat.
“Karena semua sibuk bertarung untuk kekuasaan, sementara rakyat tidak bisa dibiarkan, program-program harus tetap jalan,” jelasnya.