LOCUSNEWS, PARIMO – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan pertemuan bersama Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong (Parimo) H Badrun Nggai.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wabup Parimo pada Rabu (20/9/2023), turut dihadiri Asisten Perekonomian, Yasir, Kepala Bappelitbangda, Irwan, Inspektur Inspektorat Daerah, Abd Azis Tombolotutu dan perwakilan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kepala BPKP perwakilan Sulteng, Edy Suharto
menegaskan, pihakanya akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022-2023 di Kabupaten Parimo.
Menurutnya, program penurunan stunting dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan menjadi fokus pengawasan.
“Kali ini evaluasi kami (BPKP) akan fokus pada sekror stunting dan UMKM,” ujar Edy.
Olehnya, edy meminta OPD menyiapkan data-data, agar diketahui apakah sudah sesuai perencanaan yang diusulkan dalam program kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
“Kami akan melihat. Jika terdapat kendala kita diskusikan untuk perbaikan perbaikan selanjutnya,” katanya.
Edy menyebutkan, prevalensi stunting yang menjadi fokus utama pengawasan, sesuai amanat Presiden melalui BPKP pusat. Tujuannya, untuk mengetahui semua program kegiatan di daerah betul-betul tercapai, terstruktur dan tepat sasaran.
Selain itu, BPKP kata Edy, akan terus melakukan koordinasi dengan APIP dan saling kolaborasi dengan Inspektorat terkait banyak hal yang perlu di evaluasi, seperti evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi potensi lain yang bisa digali agar tak bergantung transfer dari pusat.
“Biasanya banyak benang merah. Artinya masih ada daerah yang bergantung transfer dari pusat, padahal banyak potensi potensi daerah yang perlu digali,” jelasnya.
Sementara itu, Wabup Parimo Badrun Nggai mengingatkan agar OPD terkait segera mempersiapkan data jika suatu waktu dibutuhkan. Utamanya pada sektor prevalensi stunting dan UMKM.
“Saya harapkan semua OPD menyiapkan data data jika suatu waktu diminta oleh BPKP,” pungkasnya.
