Pj Bupati Parimo Ingatkan DLH terkait Aspek Penting Dalam Penyusunan KLHS

  • Bagikan
Pj Bupati Parimo, Richard Arnaldo membuka kegiatan konsultasi publik I penyusunan KLHS, RPJPD 2025-2045. (Foto : Kominfo Parimo)

LOCUSNEWS, PARIMO – Pj Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Richard Arnaldo mengingatkan aspek penting yang harus diperhatikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Salah satunya, kata Richard, dampak pada lingkungan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan program, maupun dampak lanjutannya.

Hal ini ia sampaikan saat membuka acara konsultasi publik I penyusunan KLHS, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, disalah satu hotel di Parigi, Selasa (24/10/2023). Kegiatan tersebut diinisiasi DLH Kabupaten Parimo.

Dia menjelaskan, ihwal dampak lingkungan menjadi pertimbangan, mengingat pembangunan yang dikehendaki adalah pembangunan yang mendukung pengembangan pembangunan berkelanjutan.

Dimana lanjut dia, pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia.

“Tujuan dan objek penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis pada hari ini untuk menginterpretasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan melalui penyusunan kebijakan, rencana program,” paparnya.

Sementara itu, Kepala DLH Kabupaten Parimo, Siti Maryam Tagunu menerangkan, penyusunan KLHS meliputi pengkajian kegiatan pembangunan berkelanjutan.

“Hal itu mencakup identifikasi dan pengumpulan data dukung untuk KLHS, serta analisis data capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) daerah,” urainya.

Siti Maryam menyampaiakan, komponen pelaksana kegiatan penyusunan KLHS terdiri dari tiga komponen utama diantaranya, kelompok kerja, yang terdiri dari pejabat atau staf perangkat daerah Kabupaten Parimo, pemerhati lingkungan, dan unsur lainnya.

Komponen kedua, tim tenaga, sebagai ahli atau pakar KLHS yang akan mengarahkan dan memandu tahapan pertahap kegiatan, dan melakukan serangkaian analisis yang diperlukan sesuai kebutuhan penyelesaian kegiatan.

Sementara yang ketiga, pemangku kepentingan. Dalam hal ini unsur pimpinan perangkat daerah Kabupaten Parimo yang terkait, unsur elemen masyarakat, unsur wartawan atau pers, serta pihak lainnya.

Bagikan Berita :
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *